Peresmian Memorial Living Park Rumoh Geudong di Pidie pada 24 Juni 2025

Banda Aceh, Infoaceh.net – Kepala Staf Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigjen TNI Ayi Supriatna menerima audiensi dari Tim Kementerian Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) yang diketuai Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Bapak Ibnu Chuldun, kegiatan ini dilaksanakan di Bale Sanggamara Makodam IM, Rabu (11/6/2025).

Audiensi ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kemenko Kumham Imipas dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, termasuk Kodam Iskandar Muda, sebagai institusi strategis dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan kebijakan hukum dan HAM di wilayah Aceh.

Ada sejumlah poin penting yang dibahas dalam audiensi bersama Tim Kemenko Kumham Imipas.

Pertama, disampaikan rencana peresmian Memorial Living Park Pelanggaran HAM Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

Pangdam menyampaikan harapannya agar peresmian tersebut dapat berjalan dengan lancar, sebagai momentum penting dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi di Aceh.

Selanjutnya, turut disampaikan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenko Kumham Imipas, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam menjalankan kebijakan strategis, khususnya di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah pelaksanaan Asta Cita poin pertama, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sebagai prioritas nasional.

Selain itu, dibahas pula rencana revisi Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) guna menyesuaikan dinamika politik dan hukum yang berkembang, serta implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 yang memberikan mandat langsung kepada bupati dan wali kota untuk mendukung program-program strategis terkait pemenuhan HAM di daerah masing-masing.

Dalam acara peresmian memorial nanti, akan disampaikan secara resmi daftar nama-nama korban pelanggaran HAM sebagai bentuk pengakuan negara dan penghormatan terhadap hak-hak korban. Kegiatan ini juga akan dihadiri langsung oleh para korban dan masyarakat, menjadikannya simbol nyata dari proses penyembuhan kolektif dan komitmen terhadap keadilan.