Perempuan Bangsa Kecam Pernyataan Pengingkaran Pemerkosaan Tragedi Mei 1998

Jakarta, Infoaceh.net – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa mengecam keras pernyataan seorang tokoh elit nasional yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998.

Pernyataan tersebut dinilai menyakitkan dan berbahaya karena mengabaikan fakta sejarah kekerasan seksual yang telah tercatat secara resmi.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa pernyataan tersebut mencederai perasaan para korban, keluarga korban, serta aktivis hak asasi manusia yang selama ini terus memperjuangkan keadilan.

“Tragedi pemerkosaan pada Mei 1998 adalah tragedi kemanusiaan nyata. Siapapun yang menyebut tidak ada peristiwa tersebut, sangat tidak pantas dan berpotensi menghapus jejak sejarah kelam bangsa ini,” ujar Ninik, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ninik meminta semua pihak untuk tidak sembarangan berkomentar, apalagi menyangkut kekerasan terhadap perempuan, tanpa kajian mendalam dan basis data yang jelas. Ia menekankan pentingnya berbicara berdasarkan bukti, bukan opini pribadi.

“Temui keluarga korban, mereka masih banyak yang hidup. Kalau tidak sanggup mengkaji sendiri, ya suruh tim penelitiannya turun langsung. Jangan asal berkomentar, apalagi menyangkal tragedi yang sudah jelas-jelas terjadi,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa suara para korban dan keluarga mereka telah terdengar sejak lama, diperkuat dengan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) serta laporan Komnas Perempuan dan lembaga internasional.

“Yang dibutuhkan korban adalah penegakan hukum dan ruang pemulihan, bukan pengingkaran kebenaran yang menyakitkan,” tambahnya.

Menurut Ninik, tragedi Mei 1998 bukan hanya soal kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga kekerasan seksual yang dialami perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa. Fakta-fakta tersebut sudah tercatat dengan jelas dalam berbagai dokumen resmi.

“Mengingkari fakta ini sama saja dengan merendahkan martabat para korban. Kita tidak hanya menghapus sejarah, tetapi juga menutup pintu keadilan bagi mereka,” pungkasnya.