Harga Minyak Meroket Imbas Konflik Iran-Israel-AS, DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Beban APBN dan Dampak Ekonomi

Infoaceh.net – Harga minyak melonjak usai Amerika Serikat (AS) bergabung membantu Israel menyerang Iran. Pada Senin (23/6/2025), harga minyak bahkan melonjak hingga mendekati US$80 per barel.

Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bertu Merlas, menilai pemerintah harus segera mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat tersebut.

“Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM. Kami berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar dampak perang Timur Tengah tidak kian melambatkan pertumbuhan ekonomi yang memang sudah melambat akhir-akhir ini,” ujar Bertu Merlas, Senin (23/6/2025).

Ia mengungkapkan, tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp26,7 triliun. Jika terjadi lonjakan harga minyak dunia, maka sudah bisa dipastikan anggaran subsidi BBM juga akan membengkak.

“Peperangan yang terjadi ini akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kami berharap pemerintah Indonesia harus segera mengantisipasi dampak ekonomi yang akan menambah beban APBN,” katanya.

Bertu mengatakan, kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat.

Hal ini dikhawatirkan akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat. “Kita semua berada di situasi global yang tidak menentu. Pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari peperangan ini,” katanya.

Situasi pasar global yang mengalami ketidakpastian, ditambah masih melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap Dolar AS, dikhawatirkan akan berdampak pada rantai pasokan ke Indonesia.

Apalagi jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Selama ini, Selat Hormuz adalah jalur perdagangan maritim yang menjadi pintu gerbang utama bagi negara-negara penghasil minyak dan gas dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait dalam perdagangan minyak. “Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” katanya.

Legislator dari Sumatera Selatan ini meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor guna melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan dapat mencegah semakin meluasnya dampak perang terhadap perekonomian Indonesia.

“Pemerintah harus segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikhawatirkan akan menerima dampak dari adanya perang tersebut. Kami minta masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, diberikan pelatihan untuk berdaya di kala berada di situasi seperti ini,” pungkasnya.