Pulau Enggano Dapat Inpres, Tapi Eksekusinya Masih Abu-Abu?
JAKARTA, Infoaceh.net — Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendesak Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta PT Pelindo segera menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano yang telah diteken Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (24/6/2025).
Menurut Danang, percepatan pembangunan kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) adalah bagian dari keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Ia menyebut Pulau Enggano di barat daya Bengkulu sebagai contoh nyata wilayah yang selama ini terabaikan, dan sudah saatnya mendapat perhatian serius dari negara.
“Pembangunan infrastruktur transportasi yang merata adalah fondasi penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pemerataan ekonomi nasional,” ujar Danang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/6).
Ia menyoroti pentingnya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai agar mencapai kedalaman minimal -12 meter LWS. Langkah ini dianggap vital dalam membuka konektivitas logistik, terutama jalur penghubung ke Pulau Enggano.
“Salah satu perhatian serius Presiden Prabowo adalah soal konektivitas wilayah, terutama yang menyangkut alur logistik nasional. Pelabuhan Pulau Baai harus segera dikeruk untuk memperlancar pergerakan barang dan penumpang,” jelasnya.
Selain pengerukan alur, Danang juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dermaga dan sistem navigasi sebagai pendukung distribusi logistik ke daerah terluar. Menurutnya, negara tidak boleh abai terhadap wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar. Pulau-pulau terluar seperti Enggano juga harus merasakan kehadiran negara secara nyata,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Danang menegaskan bahwa Komisi V DPR RI siap mengawal pelaksanaan Inpres tersebut agar tak berhenti di atas kertas. Ia menambahkan bahwa proyek konektivitas kawasan 3T akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan wilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
“Instruksi Presiden ini adalah komitmen nyata untuk menjahit kembali NKRI melalui konektivitas antardaerah. Kami di DPR RI akan kawal agar tidak macet di tengah jalan,” tutup Danang.
