Jokowi Liburan Berobat Hindari Gelar Perkara? Sampai kapan?
Oleh: Damai Hari Lubis*
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Tentunya Jokowi orang yang paling serba tahu di negara situasi apa pun yang bakal terjadi, terlebih situasi dimaksud kuat hubungannya dengan dirinya, karena jaring ranjau laba-laba nya masih mengikat dimana-mana?
Artinya gejala- gejala krodit di semua sektor yang bakal menimpa bangsa dan negara ini baik ekonomi, hukum dan politik, terlebih gejala gejala perkembangan hukum pelaporan TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) kepada dirinya, bahwa Bareskrim “mengikuti” permintaan TPUA untuk diadakan gelar perkara yang dihadiri oleh mereka TPUA, untuk menindak lanjuti laporan TPUA melalui Dumas Mabes Polri pada 9 Desember 2024 dan TPUA dari sejak awal memang menolak hasil pengumuman investigasi Bareskrim “bahwa ijazah S 1 Jokowi dari UGM otentik”.
Maka Jokowi yang serba tahu, yang punya jaringan serat laba laba dimana mana, langsung pakansi bersama keluarga, walau tanggal 1 Muharrom yang dalam adat adab jawa sebaiknya kumpul dirumah? Namun pakansi ini ada hubungannya dengan kebutuhan pengobatan atau “perawatan dirinya” yang memang secara fisik nyata sakit, lalu apakah sekalian melarikan diri dari gelar perkara? Tentu Jokowi yang tahu.
Karena gelar perkara tanpa kehadiran dirinya tidak memiliki kualitas hukum.
Jadi lagi lagi Jokowi menang langkah, dari para pengadu dan masyarakat pendukungnya yang tidak tahu bahwa permintaan gelar perkara mereka sebagai pengadu ‘dikabulkan’ oleh Bareskrim dan belum paham bahwa Jokowi tahu, dan umumnya tidak paham KUHAP bahwa gelar perkara tanpa kehadiran dirinya sia sia, bakal diundur atau tidak berharga menurut hukum. Maka Jokowi pun berlibur sambil merawat dirinya, lalu tersenyum melihat dengan ‘mata bengkak dan gatal gatal’ dari kejauhan kepada yang euforia, walau sementara karena ada gelar perkara yang “bisa jadi tidak jadi” dilakukan hari ini Kamis 3 Juli 2025 ? Karena Jokowi masih dalam posisi pakansi.
Lalu Jokowi sampai kapan anda terus menghindar dan terhindar dari tuduhan publik terkait Ijazah S-1 Palsu? Sampai rakyat bosan?
