Nevi Zuairina: Danantara Harus Transparan, Bukan Alat Oligarki Baru

Jakarta, Infoaceh.net – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga pengelola dana investasi negara.

Dalam keterangannya, Senin (7/7/2025), legislator asal Sumatera Barat II itu menyatakan bahwa Danantara wajib memenuhi standar akuntabilitas publik setara dengan lembaga-lembaga investasi global. Menurutnya, besarnya dana yang dikelola Danantara—hingga ratusan triliun rupiah—menuntut pengawasan yang ketat.

“Saat ini belum ada mekanisme audit otomatis oleh BPK atau KPK terhadap Danantara, dan itu sangat rawan disalahgunakan,” ujar Nevi.

Ia mendorong agar audit tahunan terhadap Danantara dilakukan wajib oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Kantor Akuntan Publik (KAP) independen.

Selain itu, Nevi mengusulkan pembangunan portal transparansi daring yang memungkinkan publik mengakses laporan keuangan, portofolio investasi, serta dampak sosial ekonomi dari seluruh proyek yang dijalankan Danantara.

“Pengelolaan dana publik sebesar ini tidak boleh menjadi kotak hitam. Harus ada audit rutin, pelaporan terbuka, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai pemantau independen,” tegasnya.

Nevi juga menyoroti keberadaan sejumlah tokoh asing dalam dewan penasihat Danantara yang menurutnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Ia mengingatkan agar pengelola Danantara dipilih berdasarkan integritas tinggi dan bebas dari konflik kepentingan politik maupun bisnis.

Tak hanya itu, Nevi mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Danantara untuk memperjelas batasan kewenangan, skema investasi, serta memperkuat sistem pengawasan.

“Tanpa dasar hukum yang kuat, Danantara bisa menjadi lembaga superkuat tapi tanpa akuntabilitas yang jelas. Ini bahaya,” kata Nevi.

Ia mengingatkan bahwa seluruh investasi Danantara harus menjawab kebutuhan strategis nasional, seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, digitalisasi industri, serta penguatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja.

“Prinsip utamanya sederhana: Danantara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk elite,” pungkas Nevi.