Rp 182 Triliun Anggaran Daerah Mengendap di BPD, Jokowi Tegur Pemda
JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menegur para kepala daerah terkait seretnya belanja daerah selama masa pandemi Covid-19 ini. Padahal, belanja pemerintah daerah bisa menjadi salah satu pendorong perekonomian masyarakat di tengah tekanan ekonomi saat ini.
Teguran serupa sudah berkali-kali disampaikan Jokowi setiap dirinya berkesempatan memberikan arahan untuk kepala daerah.
“Saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan!” perintah Jokowi dalam arahannya kepada kepala daerah se-Indonesia, Rabu (28/4) kemarin.
Belanja daerah yang masih lambat pun, ujar Jokowi, masih didominasi belanja aparatur atau belanja pegawai yang baru mencapai 63 persen. Sementara belanja modal, yang diyakini berkontribusi terhadap perputaran uang di masyarakat, baru terealisasi 5,3 persen per Maret 2021.
“Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi.
Jokowi menyayangkan tingginya anggaran daerah yang masih mengendap di bank. Dana transfer dari pusat ke daerah yang disebut tertahan dan mengendap di bank daerah (BPD) mencapai Rp 182 triliun. Angka ini naik dari catatan dana daerah yang mengendap sebesar Rp 170 triliun pada medio 2020 lalu.
“Ini yang menyebabkan mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Gimana pertumbuhan daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Saya sudah sampaikan bolak balik ke Mendagri untuk ingatkan semua daerah agar segerakan belanja APBD baik belanja aparatur atau belanja modal,” ujar Jokowi.
Belanja modal yang dimaksud Jokowi, termasuk juga penyaluran bantuan sosial, bantuan bagi pelaku UMKM, bantuan langsung tunai (BLT) desa, hingga program padat karya lainnya. Menurutnya, pencairan dana perlindungan sosial ini bisa mendorong konsumsi masyarakat secara signifikan.
“Sehingga, mereka bisa belanja. Kalau ada belanja, artinya ada permintaan. Kalau ada permintaan akan ada pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Jadi, segera cairkan BLT desa,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengaku yakin target angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021, yakni 4,5 persen sampai 5,5 persen, bisa dicapai. Optimisme ini muncul karena sejumlah paramater ekonomi nasional sudah menunjukkan adanya perbaikan, dibandingkan pada periode awal pandemi tahun lalu.
“Dan itu dimulai sangat tergantung sekali pada pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021. Artinya apa, April, Mei, Juni ini sangat-sangat menentukan,” kata Jokowi.
Optimisme capaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 memang bukan tanpa syarat. Jokowi menyebutkan, demi mencapai pertumbuhan ekonomi di rentang 4,5-5,5 persen sepanjang 2021, maka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 ini perlu tembus 7 persen. Jika target jangka pendek ini tercapai, maka pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 relatif pulih sepenuhnya. (IA)
