Jam Malam di Aceh Resmi Dicabut
Rapat Forkopimda Aceh terkait pencabutan penerapan jam malam, di Pendopo Gubernur Aceh, Sabtu (4/4).
Banda Aceh — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh resmi mencabut Maklumat penerapan Jam Malam yang sebelumnya dikeluarkan bersama pada Minggu (29/3/2020).
Pencabutan penerapan Jam malam itu tertuang dalam Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), hari ini, Sabtu (4/4/2020).
Maklumat ini ditandatangani oleh seluruh unsur Forkopimda Aceh, yaitu Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko dan Kajati Aceh, Irdam SH.
Maklumat ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, dan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
“Untuk mendukung kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aceh, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat Aceh, mencabut Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh tanggal 29 Maret 2020,” demikian isi poin pertama maklumat tersebut.
Selanjutnya, untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di seluruh Aceh, secara administratif Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Melanjutkan percepatan penanganan Covid-19, seperti tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga menghindari pusat keramaian, fasilitas umum, termasuk aktifitas keagamaan yang melibatkan orang banyak.
Pengelolaan kegiatan ekonomi wajib menerapkan kaidah-kaidah menjaga jarak fisik antar sesama (physical distancing).
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berpesan, meski penerapan jam malam telah dicabut, namun masyarakat diimbau tetap mendukung upaya pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Aceh, yaitu tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan menjaga jarak antar sesama atau physical distancing.
“Sesuai poin ketiga dari maklumat ini, saya mengimbau masyarakat terus mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19, yaitu tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kurangi aktifitas fisik di luar rumah, tetap bekerja, belajar, dan ber ibadah di rumah, serta menghindari pusat keramaian, fasilitas umum, termasuk aktifitas keagamaan yang melibatkan orang banyak,” imbau Nova.
Sementara itu, terkait dengan Jaring Pengaman Sosial atau social safety net, Nova mengungkapkan saat ini Pemerintah Aceh sedang mengkonsolidasikan berbagai program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan program di kementerian dan lembaga terkait lainnya di tingkat nasional.
“Hingga saat ini Pemerintah masih mengkonsolidasikan program jaring pengaman sosial yang ada di Pemerintah Aceh dengan di kementerian dan lembaga terkait lainnya. Penyatuan program antar lembaga ini diharapkan mampu memberikan bantuan yang layak bagi masyarakat terdampak, terutama rakyat kita yang masih kekurangan dan tentu saja UMKM,” sambung Plt Gubernur.
Saat meresmikan Ruang Outbreak Pinere RSUDZA, Selasa (31/3) Plt. Gubernur menjelaskan, Pemerintah Aceh telah membersiapkan Biaya Tak Terduga sebesar Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Aceh. Jika tidak mencukupi, Nova menegaskan masih ada anggaran dari koridor lain yang bisa digunakan.
“Kita memiliki BTT sebesar Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan Covid-19. Kemarin, berdasarkan permintaan Dinas Kesehatan, saya sudah mencairkan sebesar Rp30 miliar. Nantinya, jika dana BTT tidak memadai, maka sesuai Inpres RI Nomor 4 tahun 2020, Presiden telah memerintahkan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran,” kata Nova saat itu.
Dalam konferensi pers kepada awak media, Nova juga menjelaskan, BTT adalah koridor pertama yang dapat digunakan untuk mendukung upaya penanganan pencegahan Covid-19, jika tidak juga cukup, masih ada koridor kedua, yaitu Inpres 4 Tahun 2020 yang nantinya akan dibahas bersama DPRA.
“Ada ruang fiskal sebesar Rp400 hingga Rp500 miliar. Jika ini juga tidak cukup, maka masih ada koridor lain, yaitu APBA Perubahan 2020. Kesemua ini, tentu akan kita sikapi atau kita belanjakan secara proporsional tidak boleh serampangan, harus sesuai aturan dan payung hukum yang ada,” pungkas Plt Gubernur. (m)
