Wali Kota Tambah Lagi Kuota Pasar Murah Online
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman
* Diprioritaskan untuk yang Belum Kebagian
Banda Aceh – Dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang bulan suci Ramadan 1441 H dan membantu meringankan beban warga yang terdampak ekonominya di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman kembali menambah kuota pasar murah online untuk tahap dua.
Pemerintah Kota melalu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) pada tahap kedua ini menyediakan 3.000 kupon. Pada tahap pertama 10 April lalu, Pemko telah memberikan kupon sembako murah sebanyak 4.000 kupon. Sehingga total keseluruhan sebanyak 7000 kupon.
“Mengingat Ramadan yang sudah dekat dan animo masyarakat, maka kembali kita gelar pasar murah secara online ini sebanyak 3.000 kupon. Intinya untuk menstabilkan harga pasar, agar tidak terjadi lonjakan harga,” kata Aminullah Usman, di Pendopo Wali Kota, Ahad (19/4).
Aminullah menerangkan, kupon tahap kedua ini akan diprioritaskan kepada warga Kota Banda Aceh yang belum menerima kupon sembako murah sebelumnya.
“Bagi warga yang belum kebagian, dapat segera mendaftar untuk mendapatkan kupon pembelian beras, gula pasir, minyak goreng dan telur. Untuk teknisnya sudah kita koordinasikan melalui panitia agar tiada yang double,” kata wali kota didampingi Kabag Humas, Irwan.
Saat pengambilan, Aminullah meminta warga agar tetap menjaga jarak fisik (physical distancing), pakai masker dan tetap menjaga protokol kesehatan. “Jangan saling berdesakan, pakai masker dan usai beraktivitas upayakan mencuci tangan,” tuturnya.
Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, M Nurdin mengatakan setiap kupon sembako murah akan disubsidi sebesar Rp.50.000 dan setiap kupon terdiri dari 4 item bahan pokok utama.
“Beli Rp 150.000, bayar Rp 100.000. Kupon tersebut berlaku untuk empat item, yaitu 5 kg beras premium, 2 kg gula, 1 liter minyak goreng, 1 lempeng telur (30 butir),” kata Nurdin.
Biaya tebus bisa lebih murah, sebutnya, apabila harga pasar pada saat pengambilan turun, yang pasti masyarakat tidak membayar di atas Rp 100.000.
