Lindungi Awak Kapal Perikanan dari Perbudakan, Pemko Sabang Dukung Ratifikasi ILO C-188
SABANG – Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi mendukung Tim 9 Akselerasi Peta Jalan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 (ILO C-188) tahun 2007, terkait urgensi pengesahan konvensi ILO C-188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan di Indonesia.
“Kita siap dukung, ratifikasi C-188 ini penting dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pelindungan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia di dalam dan di luar negeri,” kata Reza Fahlevi.
Hal tersebut disampaikannya ketika menerima audiensi Tim 9 Akselerasi Peta Jalan Ratifikasi ILO C-188, di Ruang Rapat Wali Kota Sabang, Senin (21/11).
“Perlindungan AKP terutama yang bekerja di kapal asing harus menjadi prioritas utama, di tengah masih maraknya praktik perbudakan terhadap AKP di Aceh yang bekerja di kapal asing.
Untuk itu, tata kelola dan juga pengawasan pelayanan dokumen perizinan, harus lebih diperhatikan dan wajib diperbaiki, khususnya di Sabang,” ujarnya.
Reza berharap, konvensi ILO 188 ini akan dapat memastikan awak kapal perikanan mempunyai kondisi kerja yang layak di atas kapal dengan mengatur standar minimum, seperti usia untuk bekerja di kapal, akomodasi dan makanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan medis dan jaminan sosial.
Sementara itu, perwakilan tim 9 Akselerasi Peta Jalan Ratifikasi ILO C-188, yang juga Direktur Rumoh Transparansi, Crisna Akbar menjelaskan pihaknya hadir untuk mengulas laporan yang telah tersedia mengenai permasalahan perlindungan AKP, membangun koordinasi dengan multi-stakeholder, serta menyusun peta rekomendasi peta jalan ratifikasi konvensi ILO C-188.
“Indonesia perlu meratifikasi ILO C-188, karena industri penangkapan ikan beroperasi pada lingkungan kerja yang keras dan sangat berbahaya (high risk), kemudian adanya agensi-agensi ‘liar’ yang begitu mudahnya mengirim AKP ke luar negeri tanpa adanya pengawasan yang ketat dari Lembaga terkait,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Crisna, standar upah dan jam kerja yang tidak jelas bagi AKP mengindikasikan AKP rentan mengalami pelanggaran HAM.
