Taman Konservasi dan Ekowisata Pasie Weung Pulo Breuh Diresmikan

PULO BREUH — Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar Carbaini meresmikan Taman Konservasi dan Ekowisata Pasie Weung Pulo Breuh di Kecamatan Pulo Aceh.

Carbaini mengatakan objek wisata alami tersebut digagas oleh BUMG Bersama antar gampong yang ada di Pulo Breuh dengan penyertaan modal masing-masing gampong sebesar Rp 10 juta.

“Objek wisata tersebut digagas melalui penyertaan modal gampong, sebesar 10 Juta/gampong,” sebutnya.

Selain itu, Carbaini juga mengaku ada tambahan dukungan dana dari CSR BUMN melalui Anggota Komisi VI Rafli sekitar 500 juta.

“Pendanaan tersebut digunakan untuk pembebasan lahan dan juga pembukaan akses jalan menuju Pantai Pasie Weung,” tambahnya.

Secara aturan, Pj Bupati Aceh Besar dalam arahannya yang disampaikan Kadis PMG, bahwa gampong diperbolehkn untuk membentuk kerjasma antar gampong atau membentuk BUMG Bersama dalam rangka membiayai sebuah kegiatan yang tidak sanggup dibiayai per gampong.

Bahkan saat ini BUMG Bersama Maju Beusaree yang telah digagas 12 gampong di Pulo Breuh tersebut merupakan BUMG Bersama pertama di Aceh Besar yang telah memiliki legalitas Kemenkumham RI.

“Saat ini proses pembangunan objek wisata sudah pada tahap penyelesaian pembukaan jalan akses ke Pantai Pasie Weung dan telah dapat dilalui kendaraan roda 4, dan selanjutnya BPKS sudah berkomitmen akan melanjutkan dengan pengaspalan jalan tersebut, sehingga memudahkan akses bagi pengunjung,” tutup Carbaini.

Kesungguhan masyarakat di Pulau Breuh Kabupaten Aceh Besar membangun kawasan konservasi dan ekowisata Pasi Weung, melalui Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMDESMA) Maju Besare mengundang perhatian anggota Komisi VI DPR RI Rafli sehingga mengarahkan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT PLN turut serta memabangun kawasan tersebut.

“Bumdesma Pulau Breuh Maju Beusare, yang terdiri dari 12 Desa, kita harapkan terus mampu produktif dan berdampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat” ujar Rafli.

Program yang dibuat di setiap daerah, imbuh Rafli, harus melibatkan masyarakat setempat.