Lantik 64 Pejabat, Pj Bupati Pidie Ingatkan ASN Tidak Pamer Kakayaan di Medsos

SIGLI — Pj Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto melantik dan mengambil sumpah jabatan 64 Pejabat Administrator (Eselon III Pengawas (Eselon IV) lingkungan Pemkab Pidie di Oproom kantor bupati setempat, Jum’at siang (12/5) pukul 14.45 WIB.

Wahyudi mengingatkan para pejabat dan seliruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menghindari sikap hedonisme, tidak pamer diri dan harta kekayaan di media sosial (Medsos) serta harus disiplin dan rajin dalam menjalani tugas dan tanggungjawab.

“Saya mengingatkan saudara-saudara untuk bersikap hidup sederhana, jangan suka memamerkan kekuasaan dan harta, terutama di media sosial, seluruh ASN, terutama pejabat harus menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Selalu bekerja keras dan jujur serta tidak mengeluh,” tegas Pj Bupati Wahyudi Adisiswanto dalam sambutannya seusai mengambil sumpah dan melantik 64 pejabat Eselon III dan IV di Oproom Kantor Bupati Pidie, Jum’at (12/5/223).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Pidie mengatakan, mutasi dan rotasi pejabat yang dilantiknya itu sudah memenuhi syarat dan peraturan, karena sudah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan pengajuan.

Lebih lanjut, sebut Pj Bupati Pidie, pejabat yang dilantiknya itu sudah menjadi tuntutan karena banyak yang kosong, sehingga diisi dengan pelaksana tugas sementara. Sehingga, menjadi kendala dalam menentukan keputusan.

Kepada puluhan ASN yang dilantik dan diambil sumpah, Pj Bupati Pidie juga mengingatkan agar tidak terlibat dan melibatkan diri dalam partai politik. Karena itu, merupakan larangan keras bagi pegawai.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Pidie mengatakan, terkait dengan pejabat Eselon II nantinya, akan dilakukan JPT dulu, sehingga memenuhi persyaratannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pidie Mulyadi Nurdin mengatakan, ada sembilan orang pejabat Eselon III dan 55 pejabat Eselon IV yang dilantik.

Hal ini, karena sudah banyak kantor yang kosong pegawainya, termasuk kantor camat di sejumlah kecamatan.

Dia menuturkan bahwa para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpahnya itu telah melalui proses penilaian dan evaluasi, serta telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).