Pemko Banda Aceh Buru PAD, Garap Seluruh Potensi Penerimaan Daerah
BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat pendopo, Selasa siang (25/7/2023).
Dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, rapat turut diikuti oleh Sekdako Wahyudi, Asisten Administrasi Umum Faisal, para Kepala OPD pengelola PAD, camat, serta pejabat terkait lainnya di jajaran Pemko Banda Aceh.
Amiruddin dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Pemko Banda Aceh akan mengoptimalkan segala potensi penerimaan daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah.
Upaya optimalisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah serta meningkatkan mutu pelayanan dan infrastruktur publik.
“Oleh karena itu, saya berpesan kepada para Kepala OPD pengelola PAD untuk benar-benar serius merealisasikan target yang diberikan serta memetakan setiap potensi pendapatan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD,” ujarnya.
Amiruddin juga menyebutkan Pemko Banda Aceh juga telah menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang mangkir dari kewajibannya.
Keterlibatan APH ini kata Amiruddin juga bertujuan untuk melakukan penegakan hukum jika terdapat indikasi pelanggaran hukum.
“Untuk penyelesaian tunggakan pajak misalnya, saat ini kita telah bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Para wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya, saat ini sudah mulai dipanggil oleh kejaksaan,” ujarnya.
Selain itu, kepada para camat, Pj Wali Kota berpesan untuk terus mengawal realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2).
Hal ini dimaksudkan agar tingkat realisasi PBB-P2 tahun ini dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
“Para Camat agar dapat memastikan SPPT PBB terdistribusi seluruhnya. Sehingga tidak ada alasan wajib pajak tidak membayar karena tidak mendapatkan form SPPT PBB.
Selanjutnya saya juga berpesan agar para Camat memastikan pajak yang dikutip oleh petugas tingkat gampong benar-benar masuk ke kas daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” katanya. (IA)
