Imigrasi Banda Aceh Buka Layanan Paspor Merdeka
BANDA ACEH – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh membuka Layanan Paspor Merdeka di Mall Pelayanan Publik (MPP) Banda Aceh Sabtu (5/8/2023).
Layanan Paspor Merdeka Imigrasi Banda Aceh, masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-78 Kementerian Hukum dan HAM RI.
Pads kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh menyelenggarakan Kemenkumham Legal Expo 2023.
Kegiatan ini dibuka oleh Plh. Kakanwil Kemenkumham Aceh Lilik Sujandi Sabtu (5/8/2023) di Mall Pelayanan Publik Banda Aceh.
Pembukaan ini mendapatkan antusiasme dan perhatian besar dari masyarakat. Sebab, selama dua hari masyarakat akan mendapatkan kemudahan pelayanan publik terkait dengan keimigrasian, kekayaan intelektual, hingga adminstrasi hukum umum.
“Di Hari Ulang Tahun ke-78 Kemenkumham RI, kita berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan kemudahan dan pemahaman terkait seluruh layanan yang ada pada Kanwil Kemenkumham Aceh,” ujar Lilik.
Seluruh loket pelayanan publik terkait paspor, pendaftaran kekayaan intelektual, perseroan perorangan, apostille, dan layanan lainnya disediakan untuk masyarakat.
Bukan hanya itu, masyarakat juga dapat membeli produk buatan warga binaan pemasyarakatan.
Kegiatan ini dirangkaikan juga dengan pembukaan layanan Paspor Merdeka yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Di Banda Aceh pelayanan Paspor Merdeka ini dilakukan di MPP Banda Aceh.
Disisi lain, Lilik mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk eksistensi Kemenkumham Aceh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh.
“Indikator Aceh ini sudah membaik perekonomiannya jika terjadi peningkatan layanan keimigrasian, kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum. Ini menjadi tanda kalau Aceh ini sudah maju,” tuturnya.
Ia berharap Kemenkumham Legal Expo 2023 ini mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan HAM.
Tentunya, ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terhadap seluruh pelayanan Kemenkumham Aceh.
Pembukaan Kemenkumham Legal Expo 2023 ini dihadiri oleh perwakilan pejabat Pemko Banda Aceh, Kepala MPP Banda Aceh, dan unsur pemerintah lainnya.
