Wamenkominfo: Politik Identitas dan Hoaks di Pemilu 2024 Menurun

JAKARTA — Tiga pekan menjelang pemungutan suara dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, informasi hoaks masih tersebar di platform digital.

Tak hanya itu, residu polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019 tampak masih memengaruhi kontestasi dan pesta demokrasi yang tengah berlangsung.

Meskipun politik identitas masih sering digunakan akibat perbedaan pilihan politik dan keinginan untuk menjatuhkan pihak yang berbeda pilihan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan ada kecenderungan kuantitas hoaks dan politik identitas menurun di sepanjang musim kampanye Pemilu Serentak 2024.

“Meskipun tak sepenuhnya menghilang, namun kita juga mencermati ada penurunan pemakaian politik identitas. Dan kita cukup mau apresiasi hal itu. Masyarakat kita juga semakin dewasa dengan pengalaman Pemilu dua kali dan Pilpres sebelumnya,” ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9: “Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024” di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Pemanfaatan media sosial secara masif memungkinkan penyebaran hoaks berlangsung dengan sangat cepat.

Dan, Wamenkominfo menduga hoaks mempengaruhi persepsi masyarakat dalam kontestasi politik yang masih berlangsung.

“Kita bersyukur kali ini kelihatannya politik identitas tidak lagi menjadi wacana dominan dalam perbincangan-perbincangan atau persaingan-persaingan di tengah pilpres ataupun pileg kali ini,” tutur Wamenkominfo.

Wamen Nezar Patria menilai saat ini masyarakat sudah banyak yang memetik pelajaran.

Menurutnya perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi. Oleh karena itu, setiap orang perlu bersikap lebih bijak.

“Kedewasaan berdemokrasi dalam Pemilu 2024, mutlak diperlukan dalam semua aspek di masyarakat, mulai dari individu menyerap informasi, hingga media massa yang bertugas menyajikannya secara jujur dan berimbang,” ungkapnya.

Sejak 1 Juli 2023 hingga 24 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 195 temuan isu hoaks terkait Pemilu yang tersebar pada 2.825 konten.