Kelola Dana Komersial PON, LPDUK Kemenpora Teken Kerja Sama dengan PB PON Aceh
Infoaceh.net, Jakarta— Pengurus Besar (PB) PON Aceh secara resmi melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI.
Penandatangan itu dilakukan guna menjalin kerja sama ihwal pengelolaan dana komersil PON XXI/2024.
Kesepakatan itu dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Plt Direktur LPDUK Kemenpora Indra Jayaatmaja, bersama Ketua Harian PB PON XXI Wilayah Aceh Azwardi Abdullah di Kantor LPDUK Kemenpora Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
“Alhamdulillah sore ini kita melakukan penandatangan perjanjian pengelolaan dana komersil PON 2024 khususnya wilayah Aceh, dan kami berharap setelah penandatanganan ini ada hasil untuk kelancaran PON di Aceh,” kata Ketua Harian PB PON Aceh Azwardi Abdullah yang juga Pj Sekda Aceh.
Azwardi menjelaskan, sukses PON pada dasarnya juga sukses administrasi, oleh sebab itu sesuai peraturan yang berlaku PB PON Aceh sepakat dengan perjanjian kerja sama tersebut.
“Karena kami menginginkan seluruh dana dikelola transparan dan ini sudah kami lakukan, salah satu buktinya kami selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Kemenpora yang selalu siaga membantu kami, kami ingin yang terbaik,” ujarnya.
Untuk diketahui dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak akan bersama-sama mencari, menggalang dan mengelola dana komersial secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
Dana Komersial yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat dan/atau badan usaha untuk penyelenggaraan PON, yang bersumber dari kegiatan sponsor, sport labelling, jual beli produk sarana olahraga, hak siar dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan dan peraturan terkait lainnya.
Pendapatan komersial PON 2024 Wilayah Aceh akan ditampung dan dicatatkan oleh LPDUK, untuk kemudian disalurkan kembali sesuai dengan kebutuhan PB PON di daerah.
Sementara Inspektur Kemenpora Agus Widaryanto menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan atas perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.
