Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Sengketa Tanah Kuala Village Lambaro Skep, Jafaruddin Husin Ajukan Banding

Objek sengketa tanah restoran Kuala Village di Lambaro Skep, Banda Aceh

INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Tergugat I dalam perkara gugatan atas objek sengketa tanah Kuala Village di Lambaro Skep, Banda Aceh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Kuasa Hukum Pemohon Banding, Arifin mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh telah memutuskan perkara gugatan tersebut pada Senin (19/8/2024). Atas putusan tersebut tergugat I telah menyatakan banding
pada Kamis (29/8/2024).

“Yang telah di putusan oleh PN Banda Aceh, telah terdapat pertentangan di dalam amar putusan tersebut dengan fakta tanah yang ada di lapangan,” kata Arifin, pada Ahad (15/9/2024).

Dimana, di satu sisi Judex Facti PN Banda Aceh menolak gugatan para penggugat untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 412 terhadap tanah seluas 3.032 meter persegi atas nama Jafaruddin Husin, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10555 terhadap tanah seluas 10.679 meter persegi atas nama Jafaruddin Husin.

Namun, lanjut Arifin, di sisi lain Judex Facti PN Banda Aceh di dalam putusannya malah menyatakan objek sengketa sebidang tanah dengan luas 5.300 meter persegi adalah milik Alm. Bakri Ibrahim.

“Padahal pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, nyatanya letak dan batas-batas tanah seluas 5.300 meter persegi tersebut tidak pernah diperiksa/diukur sehingga putusan tersebut telah menyebabkan tumpang tindih antara tanah seluas 10.679 meter persegi sesuai Sertipikat nomor 10.555 Hak Milik Jafaruddin Husin (Tergugat I/Pemohon Banding) dengan tanah seluas 5.300 meter persegi yang dikabulkan PN Banda Aceh sebagai milik Alm. Bakri Ibrahim,” jelasnya.

Kemudian, PN Banda Aceh dalam amar putusannya tersebut juga menyatakan bahwa objek sengketa tanah milik Alm. Bakri Ibrahim yang dibeli dari M. Daud seluas 4.284 m2 dengan sisa tanah seluas 1.210 meter persegi telah menjadi 2 bagian adalah milik Alm. Bakri Ibrahim.

“Padahal saat dilakukan pemeriksaan setempat, tanah tersebut juga tidak pernah diperiksa/diukur sehingga tidak jelas dimana letak dan batas tanahnya, maka putusan tersebut juga telah mengakibatkan tumpang tindih antara tanah seluas 3.032 meter persegi sesuai Sertipikat nomor 412 Hak Milik Jafaruddin Husin (Tergugat V Pemohon Banding) dengan tanah seluas 1.210 meter persegi yang dikabulkan Judex Facti PN Banda Aceh menjadi 2 bahagian,” terangnya.

Lainnya

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka Turnamen Sepak Bola Piala Wakil Gubernur Aceh 2025 di Lapangan Mutiara, Beureunuen, Pidie, Rabu (2/7). (Foto: Ist)
Suami Bunuh Istri dan Lukai Anaknya Pakai Pisau Belati di Banjarmasin, Motif Cemburu dan Sakit Hati
Imigrasi Banda Aceh mendeportasi seorang WNA asal Malaysia berinisial MK pada Rabu (2/7) melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar. (Foto: Dok. Imigrasi Banda Aceh)
Pendapatan Negara Jeblok ke Rp1.201 Triliun, Terendah dalam 3 Tahun Terakhir
Alasan Trump Ingin Tangkap Cawalkot New York Zohran Mamdani, Beri Ancaman Kerahkan ICE
Karangan Bunga OTT Sumut, KPK Bakal Tuntaskan Kasus Libatkan Orang Dekat Bobby Nasution
Geledah Rumah Topan Ginting Orang Dekat Bobby, KPK Sita Berkas Satu Koper
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo
MA Kabulkan PK Koruptor e-KTP Setya Novanto, Vonis Disunat jadi 12,5 Tahun Penjara
Letting Berprestasi Tapi Korupsi? Topan STPDN, OTT KPK Seret Nama Bobby
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar menerima kunjungan jajaran PT PEMA pada Rabu, 2 Juli 2025, di Meuligoe Wali Nanggroe. (Foto: For Infoaceh.net)
Artis MR Ditangkap Polisi Gegara Ancam Sebar Video Bugil dengan Pasangan Sesama Jenis
Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan 98 Bikin Politikus PDIP Menangis
rumah mewah yang diduga milik mantan Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOPG).
Tanda Perang Akan Kembali
Semoga Tuhan Angkat Sakit Beliau
ASN Muda, Kini Jadi Tahanan KPK Kasus Korupsi Jalan di Sumut
Fadli Zon Tercengang Diteriaki Koalisi Masyarakat Sipil saat Rapat di DPR
Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan bahwa semua proses pendaftaran ulang SPMB tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apa pun. (Foto: Ist)
Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan