Rapat Kerja dengan Jaksa Agung, Nasir Djamil Usulkan RUU Restorative Justice

Hasrul

Kamis, 14 November 2024 | 07:38 WIB

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil saat rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu (13/11).

INFOACEH.NET, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil mengusulkan adanya rancangan undang-undang (RUU) tentang restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif. Ia ingin adanya alas hukum di tengah-tengah masyarakat.

“Bapak, Ibu, komisi III barangkali penting untuk kita pikirkan agar kita mengusulkan RUU Restorative Justice selama ini ada peraturan di Kapolri, peraturan di Kejagung perlu kita naikkan alas hukumnya sehingga kita bisa memberikan keadilan restorative justice di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” kata Nasir Djamil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung DPR, Senayan, Rabu (13/11/2024).

Nasir menyinggung sebenarnya di ajaran agama mana pun ada yang menyertakan sistem restorative justice itu. Ia menyebut hal itu juga sesuai dengan adat dan kearifan lokal.

Baca Juga : Skandal Ekspor Nikel Ilegal 5,3 Juta Ton: Menantu Jokowi dan Airlangga dalam Sorotan

“Sebenarnya Pak Habiburokhman (Ketua Komisi III DPR) ketika kita mau mengusulkan RJ itu, itu sebenarnya sesuai dengan ajaran agama, adat, kearifan lokal yang berlaku di Indonesia,” ujar Nasir Djamil.

Nasir Djamil menilai RUU Restorative Justice dapat menjadi alas hukum bagi penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Karena kehadiran payung hukum itu penting agar penyelesaian suatu tindak pidana tak melulu berujung pada membawa pelaku ke penjara.

Baca Juga : Baru Setahun Menjabat, Kajari Aceh Tengah Andi Hendrajaya Dicopot Kejagung

Pada kesempatan itu, Nasir memberikan apresiasi terhadap upaya restorative justice yang dilakukan Kejaksaan Agung selama ini. Apalagi, kata dia, dalam paparan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat itu disebutkan ada 6.000 kasus yang diselesaikan dengan restorative justice, termasuk pembentukan 4000 rumah restorative justice.

“Itu menunjukkan ada kesungguhan bahwa kita menyadari hukuman di lapas atau rutan itu hanya menimbulkan masalah baru. Itu sepertinya negara tidak mempunyai manfaat sama sekali, bahkan negara menanggung biaya tinggi,” kata dia.

Menurut Nasir, penyelesaian kasus dengan restorative justice bakal memangkas pengeluaran negara untuk hal yang tidak bermanfaat. Salah satunya, biaya makan bagi para tahanan di lapas maupun rutan.

Baca Juga : IAW Desak Audit Kuota Internet dan Anak Usaha Telkom, Potensi Kerugian Negara Capai Rp600 Triliun