DPRA Ajukan Hak Interpelasi, Begini Tanggapan Pemerintah Aceh

Banda Aceh – Pemerintah Aceh sangat menghormati penyampaian hak interpelasi yang diajukan oleh sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) karena hal tersebut merupakan hak kelembagaan DPRA.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, Jum’at (11/9) menanggapi pengajuan penggunaan hak interpelasi DPRA Aceh yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA dalam rangka penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi Anggota DPRA terhadap Plt. Gubernur Aceh, Kamis (10/9) malam.

“Interpelasi adalah Hak Kelembagaan DPRA. Sesuai dengan aturan yang ada, Hak Interpelasi harus diajukan oleh minimal 15 orang anggota DPRA kepada pimpinan DPRA. Selain itu, pengajuan Hak Interpelasi harus mendapat persetujuan dalam Rapat paripurna DPRA yang dihadiri oleh lebih seperdua atau lebih setengah anggota DPRA. Selain itu, putusan terhadap pengajuan Hak Interpelasi diambil dengan persetujuan lebih seperdua atau setengah dari jumlah anggota DPRA yang hadir,” kata Iswanto.

Iswanto menambahkan, Interpelasi adalah Hak kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 106. UU Nomor 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 106 Peraturan DPRA Nomor 1/2019, yang berkaitan dengan permintaan keterangan kepada Gubernur terhadap kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas kepada masyarakat.

Mantan Kabag Humas Pemkab Aceh Besar itu menambahkan, pandangan DPRA dalam interpelasi tersebut menjadi bahan DPRA untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, dan untuk Gubernur menjadi bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

“Jika ketidakhadiran Plt Gubernur menjadi alasan teman-teman di DPRA untuk mengajukan Hak Interpelasi, maka dapat kami jelaskan, bahwa Pemerintah Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa jika berhalangan hadir, maka kepala daerah, dalam hal ini Pak Nova Iriansyah selaku Plt Gubernur Aceh, dapat diwakili oleh pejabat lainnya,” terang Karo Humas dan Protokol.