Pj Gubernur Safrizal Serahkan DIPA dan TKD Aceh 2025 Rp46,98 Triliun
Infoaceh.net, BANDA ACEH — Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tahun 2025 kepada 49 Kementerian Lembaga dan 23 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Aceh.
Penyerahan tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur, Kamis (19/12/2024).
DIPA dan TKD tahun anggaran 2025 untuk Provinsi Aceh mencapai Rp 46,98 triliun yang terdiri dari Kementerian/Lembaga Rp 13,78 triliun dan dana TKD sebesar Rp 32, 29 triliun.
Keseluruhan alokasi anggaran belanja dari Pemerintah Pusat tersebut nantinya akan tersebar pada 753 Satker dari 49 Kementerian/Lembaga, Pemerintah Aceh dan 23 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pj Gubernur Safrizal berpesan kepada seluruh pimpinan instansi dan kepala daerah di Aceh untuk segera merealisasikan belanja anggaran tersebut. Ia mengatakan, perekonomian di Aceh sangat bergantung pada belanja pemerintah.
“Kita harus kerja cepat agar anggaran bisa dirasakan masyarakat sejak awal tahun, sehingga setiap bulannya perekonomian di Aceh terus berdenyut,” kata Safrizal.
Safrizal juga menyampaikan sejumlah arahan Presiden Prabowo untuk tindak lanjut pembangunan di Aceh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklisif dan berkelanjutan.
Di antaranya melaksanakan program ketahanan pangan melalui penyelesaian proyek strategis nasional seperti Bendungan Keureuto, Rukoh, irigasi Lhok Guci dan Jambo Aye untuk kelancaran distribusi air ke persawahan.
“Swasembada energi juga harus dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi energi air, panas bumi di Seulawah, angin, dan bioenergi, selain itu, penegakan hukum diperkuat untuk mencegah penyelundupan dan praktik ilegal yang merugikan ekonomi,” kata Safrizal.
Untuk mewujudkan program tersebut, Pj Gubernur mengingatkan semua pihak untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran di semua bidang.
Ia meminta anggaran untuk perjalanan dinas dikurangi dan acara seremonial dikurangi.
Pj Gubernur meminta bupati/wali kota mengoptimalkan TKD untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pada reformasi layanan berbasis teknologi.
