Mualem Temui Dirut PGN Bahas Temuan Migas Terbesar Aceh di Blok Andaman Selatan
Infoaceh.net, BANDA ACEH – Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN), Aried Setiawan Handoko, di Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Pada pertemuan itu, dibahas berbagai hal berkaitan dengan Migas di Aceh.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini diinisiasi putra-putra Aceh yang bergelut dalam Migas.
Di antaranya adalah Chowadja Sanova, mantan Komisaris PT. Perta Arun Gas (PAG) yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Semen Baturaja, Tbk.
Turut serta mendampingi pertemuan ini, Kepala Perwakilan SKK Migas Area Kalimantan-Sulawesi, Azhari Idris, yang juga adalah pendiri Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Fokus utama pembahasannya, kata Mualem, adalah temuan cadangan gas alam oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy.
Temuan ini terletak di sumur Layaran-1 dalam wilayah block Laut Andaman Selatan. Tepatnya di lepas pantai (offshore) Provinsi Aceh.
Menurut data laporan dari Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd, temuan ini memiliki potensi migas mencapai 8,5 triliun kaki kubik (TCF) gas-in-place.
“Tentu itu membawa angin segar dan harapan baru bagi industri migas regional maupun nasional,” kata Mualem.
Pada pertemuan tersebut, mereka membicarakan berbagai hal strategis terkait dengan rencana eksploitasi sumur gas Layaran-1.
Selain itu, terdapat pembicaraan mengenai perizinan dan compliance, kesiapan fasilitas pendukung, komitmen dari pemerintah Provinsi Aceh, serta rencana program pengembangan sosial masyarakat Aceh.
PGN menyatakan dukungan penuh dalam proses komersialisasi Blok Andaman ini dan blok-blok migas lainnya di Aceh.
“Saya berharap, PGN bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). Termasuk implementasi CSR mendukung Pembangunan Aceh,” kata Mualem.
Mualem mengharapkan mega proyek ini membawa dampak signifikan bagi penyerapan tenaga kerja di Aceh.
Selain itu, tentu saja menyumbang pendapatan asli daerah dan efek domino bagi roda perekonomian di Provinsi Aceh dan Indonesia.
Secara terpisah, Azhari Idris mengatakan, Pemerintah Aceh perlu menjamin kenyamanan investasi dan kepastian hukum dan dapat bekerjasama dengan para investor dalam merealisasikan rencana produksi dan komersialisasi gas bumi.
