Gubernur Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ke BPK
Infoaceh.net, BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh yang telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Apresiasi ini disampaikan usai menyerahkan Laporan Keuangan Anaudited kepada Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, di kantor BPK setempat, Kamis, 27 Maret 2025.
Gubernur Muzakir Manaf mengungkapkan, pada tahun 2024, realisasi pendapatan Pemerintah Aceh mencapai Rp11,39 triliun atau 101,18 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara realisasi belanja tercatat sebesar Rp11,28 triliun, atau 96,70 persen dari target anggaran yang telah ditentukan.
Angka-angka ini, menurut gubernur, mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Aceh. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, termasuk dengan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu,” ujar Gubernur Muzakir.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan bahwa dalam sembilan tahun terakhir, Pemerintah Aceh berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Pencapaian ini menjadi indikator positif bagi semakin baiknya tata kelola keuangan daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024 terdiri tujuh komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut telah direviu oleh Inspektorat dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Gubernur berharap tim pemeriksa dari BPK-RI dapat melaksanakan audit secara independen dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Dia juga mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berperan aktif dalam proses pemeriksaan guna memastikan kelancaran dan ketepatan waktu audit.
