KKP RI: Sabang Miliki Potensi Laut yang Besar
Infoaceh.net, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, menyampaikan kawasan Sabang (Sabang–Pulo Aceh) memiliki potensi laut sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh dan Indonesia secara umum.
Sebagaimana diketahui, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengemban amanah berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2000 untuk mengelola kawasan strategis tersebut yang mencakup Pulau Weh (Kota Sabang) dan Kecamatan Pulo Aceh (Kabupaten Aceh Besar).
Menyadari peran penting yang diemban, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen tak tinggal diam. Ia aktif menjalin komunikasi hingga ke tingkat pusat demi mencari dukungan, salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Beberapa waktu lalu, sebuah pertemuan digelar. Pertemuan yang berlangsung serius itu membahas berbagai potensi yang bisa dikembangkan di kawasan Sabang.
Turut hadir dalam dialog tersebut selain Iskandar, yakni Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pramana Yudiarso, serta Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Didit Eko Prasetiyo.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKS memaparkan berbagai potensi yang dimiliki wilayah kelola mereka, serta tantangan yang masih menghambat optimalisasi pengelolaan laut di kawasan Sabang.
Menanggapi paparan itu, Kartika Listriana menyampaikan KKP memerlukan masukan kongkrit untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat di kawasan Sabang.
Ia menegaskan KKP sangat menyadari nilai strategis wilayah ini, namun dorongan nyata dari daerah juga diperlukan agar langkah-langkah besar dapat diambil bersama.
“KKP perlu dorongan dari daerah. Saat ini kami sangat mendorong pengembangan Sabang,” ujar Kartika nada penuh optimisme.
Ia mengungkapkan, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerima laporan lengkap dari jajaran Direktorat Jenderal KKP terkait potensi dan berbagai hambatan yang dihadapi BPKS.
Karena itu, pihak kementerian siap memberikan dukungan penuh. Namun tetap membutuhkan informasi dan koordinasi aktif dari BPKS.
