PLN dan Pemkab Gayo Lues Sepakati Kerja Sama Pemanfaatan Energi Terbarukan
Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan PT PLN (Persero) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk kerja sama pemanfaatan aset Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hydro (PLTPH) serta pengembangan sektor ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
Penandatanganan berlangsung di Banda Aceh pada Kamis, 22 Mei 2025, dan dihadiri Bupati Gayo Lues Suhaidi, Wakil Bupati Maliki serta Direktur Transmisi PLN Evi Haryadi.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh Mundhakir, menyampaikan, MoU ini diharapkan menjadi pilot project pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), dan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hydro (PLTPH) di Indonesia.
Ia menjelaskan saat ini pengembangan PLTA di Aceh baru mencapai 34,12 MW atau sekitar 4,31% dari potensi yang ada, padahal Aceh memiliki potensi energi air sebesar 3.619 MW.
“Kabupaten Gayo Lues, khususnya wilayah Blangkejeren, memiliki 16 lokasi potensial untuk pengembangan PLTMH. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi prioritas yang akan dikembangkan adalah PLTMH Aih Selah, Aih Nuso dan Nengar II,” ujar Mundhakir.
MoU ini diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa optimalisasi aset milik pemerintah daerah yang sebelumnya belum produktif, pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, peningkatan kemandirian energi lokal, serta pengurangan emisi karbon untuk mendukung target net zero emission.
Direktur Transmisi PT PLN Evi Haryadi, menambahkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di Aceh dan Sumatera Utara yang saat ini lebih didominasi oleh pembangkit thermal.
“Kami menyambut baik inisiatif pembangunan PLTA ini dan menyatakan bahwa investor yang tertarik akan disambut dengan tangan terbuka, tentunya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, termasuk zona daerah aliran sungai (DAS),” ungkap Evi.
Bupati Gayo Lues Suhaidi menyatakan harapan besar agar wilayahnya menjadi prioritas dalam pengembangan ketenagalistrikan nasional.
