Aceh Belum Serahkan Draft Revisi UUPA ke DPR RI

Infoaceh.net, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh hingga saat ini belum juga menyerahkan draft revisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) ke DPR RI

Padahal, masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang berlangsung saat ini.

Karenanya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengharapkan draft revisi UUPA harus segera diserahkan ke DPR RI untuk dilakukan pembahasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wagub Fadhlullah, saat menggelar Rapat Koordinasi dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Ketua DPRA Zulfadli serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, di ruang rapat Meuligoe Wali Nanggroe, Jum’at malam (9/5/2025).

“Saat ini teman-teman di DPR RI sedang memasuki masa persidangan II, karena itu draft revisi UUPA harus segera kita serahkan agar bisa segera dibahas. Karena target kita, revisi UUPA harus disahkan tahun ini,” ujar Wagub.

“Meski pembahasan dan pengesahan UUPA merupakan ranah teman-teman di DPR RI, namun seluruh unsur di Pemerintahan Aceh harus turut mengawal proses pembahasan. Pemerintah Aceh tentu selalu berkomitmen menjaga dan mengawal proses pembahasan, demi Aceh, demi seluruh masyarakat Aceh,” sambung Wagub.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Aceh bersama DPRA fokus membahas draft revisi UUPA, terutama terkait penambahan dan perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan penegasan sejumlah kewenangan Aceh lainnya.

Pada UUPA awal, dana Otsus Aceh hanya akan diberikan oleh Pemerintah Pusat hingga 2027 mendatang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional selama 20 tahun. 15 tahun pertama (2008-2022) 2 persen dari DAU Nasional dan 1 persen dari DAU Nasional (2023-2027).

Penurunan pendapatan dari Dana Otsus ini berimbas pada minimnya ruang fiskal Aceh. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan pembangunan di Bumi Serambi Mekkah.

Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh yang masih belum mampu menunjang belanja daerah.

Untuk itu, Wagub berharap agar Wali Nanggroe sebagai tokoh Aceh dan tokoh perdamaian Aceh dapat pula melakukan lobi-lobi di tingkat pusat.