Aceh Siapkan 6.500 Koperasi Desa Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk koperasi aktif di lebih dari 6.500 desa di seluruh Aceh.
Inisiatif ini dinilai penting dalam menciptakan sistem distribusi pangan yang efisien dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah saat menyampaikan sambutan dalam forum Duek Pakat Nasional Tata Kelola Dapur MBG di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Senin (7/7/2025).
“Jika semua desa di Aceh memiliki koperasi yang aktif, maka dapur MBG akan lebih mudah beroperasi, logistik terkoordinasi, dan pasokan antarwilayah bisa berjalan lancar. Ini fondasi penting untuk keberlanjutan program,” kata Fadhlullah.
Ia menegaskan bahwa MBG bukan sekadar pembagian makanan gratis, melainkan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aceh dan mengurangi angka stunting serta kemiskinan ekstrem.
Program MBG, yang merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, akan mengandalkan sistem koperasi desa sebagai simpul ekonomi lokal.
Koperasi akan bertugas mendukung operasional dapur MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, distribusi makanan, hingga pelibatan tenaga kerja lokal.
Wakil Rektor Bidang Akademik USK Prof Dr Agussabti menambahkan, keberhasilan MBG di Aceh akan sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik dan kolaborasi multipihak.
“Perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat harus bersatu untuk memastikan program ini tidak hanya berjalan, tapi juga memberi dampak nyata.”
Sementara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof Faisal, menyatakan pihaknya telah menyiapkan roadmap riset dan kebijakan pengembangan MBG berbasis koperasi desa.
Ia menekankan bahwa MBG bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru di perdesaan.
“Dengan sistem yang terukur dan kolaboratif, MBG bisa menjawab dua tantangan sekaligus: ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan,” tegas Prof. Faisal.
