Baru 10 Persen Desa di Aceh Bentuk Koperasi Merah Putih, Wamendagri Minta Percepatan

Banda Aceh , Infoaceh.net– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Aceh

Ia mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Mei 2025, baru sekitar 10 persen desa di Aceh yang telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai bagian dari proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Hal ini disampaikan Bima Arya dalam acara peluncuran dan dialog percepatan Musdesus serta pembentukan koperasi desa yang digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5/2025).

“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi dari yang kami lihat hari ini, gerakannya mulai cepat. Kita optimis akhir Mei semua desa sudah melaksanakan Musdesus,” ujar Bima Arya di hadapan ribuan kepala desa dan tuha peut se-Aceh.

Acara peluncuran ini turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono, pejabat pusat dan daerah, serta ribuan perwakilan desa dari seluruh Aceh.

Pemerintah pusat menargetkan pembentukan koperasi di seluruh desa di Indonesia sebagai bagian dari program strategis nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Di Aceh, program ini ditargetkan mencakup seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Bima Arya menekankan bahwa Presiden memberi perhatian besar pada program ini karena dinilai mampu memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Ia pun meminta seluruh kepala daerah, camat, dan aparatur desa untuk mempercepat pelaksanaan Musdesus dan proses pengesahan koperasi.

“Kunci keberhasilan program ini ada di desa. Kami minta Musdesus segera diselenggarakan, koperasinya dibentuk, dan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Akhir Juni, koperasi harus sudah resmi tercatat,” tegasnya.

Selain percepatan administrasi, Bima juga menekankan pentingnya pendampingan, pelatihan, dan pemetaan potensi lokal agar koperasi yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

“Koperasi yang kuat tidak cukup hanya terbentuk di atas kertas. Harus ada ekosistem yang mendukung, mulai dari SDM, modal, sampai ke pengelolaan usaha berbasis potensi desa,” tambahnya.