Infoaceh.net, Banda Aceh — Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2023 pada Selasa, 11 Juni 2024.
Penyerahan diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli.
Dalam kesempatan tersebut, Bustami menyampaikan terima kasih kepada DPRA yang telah mengagendakan rapat ini.
Bustami menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan informasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Aceh kepada DPRA dalam kurun waktu satu tahun anggaran, yang disusun berpedoman pada Pasal 320 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bustami menjelaskan, pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023.
“Ini adalah salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran tertentu dalam melihat suatu kemajuan rencana, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan,” ujarnya.
Bustami menekankan rancangan qanun ini telah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam pemaparannya, Bustami menguraikan APBA 2023 ditetapkan sebesar Rp 10,37 triliun, sementara Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp 11,62 triliun. Realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp 10,57 triliun atau 101,96%, sedangkan realisasi anggaran belanja mencapai Rp 11,35 triliun atau 97,71%.
“Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Aceh, baik yang berkenaan dengan penggunaan belanja penyelenggaraan pemerintahan maupun belanja pelayanan publik, sangat ditentukan oleh kemampuan Anggaran Pendapatan Aceh yang kita miliki,” jelas Bustami.
Lebih lanjut, Bustami merinci belanja operasi yang direncanakan sebesar Rp 8,09 triliun direalisasikan sebesar Rp 7,92 triliun atau 97,86%. Belanja modal direncanakan sebesar Rp 1,74 triliun dan direalisasikan sebesar Rp 1,68 triliun atau 96,32%.
Sementara itu, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 29,26 miliar, namun hanya terealisasi sebesar Rp34,50 juta atau 0,12%. Belanja transfer yang direncanakan sebesar Rp1,76 triliun berhasil direalisasikan sepenuhnya sebesar 100%.
Pembiayaan Pemerintah Aceh tahun 2023 terdiri atas penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022 sebesar Rp 1,30 triliun dan penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp 928,84 juta.
Bustami menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh untuk kesembilan kalinya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRA dan berharap agar Rancangan Qanun ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Marilah kita berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita mengikuti Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2023 mendapat taufiq dan hidayah-Nya,” tutup Bustami.
