Aceh

Catatan Kritis 40 Tahun Kota Jantho, Sudah Sampai Mana Pengentasan Kemiskinan?

ACEH BESAR – Perjalanan Ibukota Aceh Besar sejak tahun 1984 sampai 2024, telah melalui beberapa pergantian kepala daerah hingga usianya kini mencapai 40 tahun.

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 Kota Jantho, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Iskandar Ali mengatakan, usia Ibukota Aceh Besar menunjukkan kematangan dan kedewasaan sejak pemerintahan Aceh Besar dipindahkan dari Kota Madya ke Kota Jantho.

ADVERTISMENT
Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia ke-81

“Tentu saja, usia ini menunjukkan kematangan dan kedewasaan sejak pemerintahan Aceh Besar dipindahkan dari Kota Madya ke Kota Jantho, kini sudah 40 tahun,” kata Iskandar Ali di Kota Jantho, Jum’at (3/5/2024).

Baca Juga:  Isu Perceraian Mualem dan Bunda Salma Dibantah Orang Dekat

Iskandar Ali menyampaikan dua catatan kritisnya dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-40 Kota Jantho ini, yaitu terkait angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

”Jika diilustrasikan antara Kota Jantho ke Lambaro, maka sudah sampai dimanakah usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, sudah sampai Kuta Cot Glie kah, Samahani kah, atau Sibreh,” imbuhnya dengan nada tanya.

Ia juga mengatakan jika realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2024 sesuai target, maka pemerintah mampu menekan angka kemiskinan 1 persen lebih tahun ini, disamping itu juga dapat meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).

Baca Juga:  Realisasi TKD Aceh untuk Bencana Masih Lambat, Baru Terserap 30,16 Persen dari Pagu Rp1,65 Triliun

“Tahun ini, jika realisasi APBK sesuai target, kita yakin mampu menekan angka kemiskinan diatas 1 persen di samping meningkatnya IDM,” tambahnya.

Untuk itu, Iskandar Ali menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, sebab tanggung jawab pembangunan daerah dipikul secara bersama, tidak hanya eksekutif dan legislatif saja, tapi seluruh lembaga vertikal dan horizontal di daerah.

”Kerja sama yang kuat, bersinergi sangat penting dalam pembangunan daerah. Artinya tidak saja antara eksekutif dengan legislatif saja, namun juga seluruh lembaga vertikal dan horizontal di daerah,” pungkas Iskandar Ali yang juga Ketua DPD PAN Aceh Besar itu. (IA)

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Artikel Terkait