Dinkes Keluhkan Rendahnya Imunisasi di Aceh: Masyarakat Masih Menolak, Vaksin Dituding Haram!
BANDA ACEH, Infoaceh.net – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Aceh, dr Munawar SpOG, mengungkapkan rendahnya cakupan imunisasi anak di Aceh masih menjadi tantangan besar.
Salah satu penyebab utamanya adalah penolakan dari masyarakat, termasuk sebagian tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat, akibat isu-isu tidak berdasar mengenai kehalalan yakni vaksin haram.
Pernyataan itu disampaikan Munawar dalam kunjungan silaturahmi ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Selasa, 15 Juli 2025, didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus SKM MKes, serta sejumlah pejabat dinas lainnya.
Rombongan disambut Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin bersama jajaran pengurus dan Dewan Penasihat, Bustamam Ali dan Muchlis Musa.
Silaturahmi tersebut diisi dengan diskusi seputar isu-isu kesehatan terkini di Aceh, termasuk program imunisasi nasional dan upaya menyukseskan target Indonesia Emas 2045.
Penolakan dari Masyarakat dan Tokoh Kesehatan
Menurut Munawar, masih banyak warga yang menolak anak-anak mereka diimunisasi karena isu vaksin mengandung unsur haram seperti babi. Ironisnya, sebagian penolakan itu bahkan datang dari kalangan tenaga kesehatan dan tokoh agama.
“Masih ada orang tua yang melarang anaknya diimunisasi karena percaya pada hoaks. Bahkan ada ulama yang ikut menyuarakan penolakan,” kata pengurus PWI Aceh, Muhajir Juli, yang dibenarkan Bustamam Ali, Wakil Ketua Dewan Penasihat PWI Aceh.
Munawar menegaskan, jika imunisasi tidak dijalankan secara optimal, dampaknya bukan hanya pada meningkatnya risiko penyakit menular, tapi juga berkontribusi terhadap tingginya angka stunting.
“Kalau imunisasi tidak lengkap, anak-anak Aceh juga akan terdampak stunting,” ujarnya.
Perluasan Jenis Imunisasi dan Tantangan Sosial
Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan saat ini telah menambah jenis imunisasi dari 11 menjadi 14, termasuk vaksin untuk rotavirus, HPV, influenza, dan hepatitis A, sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi sehat menuju 2045.
Meski berbagai pendekatan dilakukan, seperti layanan imunisasi melalui Posyandu dan kunjungan rumah, penolakan masih marak terjadi. Bahkan menurut Munawar, sempat terjadi aksi penolakan ekstrem berupa pelemparan mobil Puskesmas oleh warga.