Dokter di RSUDZA Tak Masuk-Jadwal Piket Tidak Jelas, Temuan Sidak DPRA Bersama Sekda Aceh

BANDA ACEH − Komisi V Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menemukan adanya tumpukan antrian di sejumlah ruang Poliklinik, di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh saat melakukan inspeksi mendadak, Kamis, 8 Juni 2023.

Dari penelusuran Tim Komisi V DPRA diketahui antrian di sejumlah ruang Poliklinik itu dipicu karena ketidakhadiran dokter piket.

“Temuan kita ketidakhadiran (dokter piket). Ini kelemahan manajemen. Paling sepuluh persen (dokter jaga) yang hadir. Lima yang bertugas, hanya satu yang hadir,” ungkap Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani.

Selain itu, pihak RSUZA juga tidak mampu menunjukkan jadwal dokter piket yang bertugas saat Komisi V DPRA bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah, melakukan sidak pada Kamis pagi tersebut.

Ikut serta dalam sidak kali ini Kepala Inspektorat Aceh Jamaluddin, Kepala Bappeda Teuku Dadek, dan beberapa pejabat eselon dari jajaran SKPA lainnya. Sementara dari pihak Komisi V yang hadir antara lain Irpannusir, Tarmizi SP dan Muslim.

Terkait tidak adanya jadwal pasti dokter piket, Falevi Kirani mengharapkan adanya perbaikan dari manajemen rumah sakit.

“Jadi kenapa orang (pasien) antri, ya karena tidak ada dokter,” kata Falevi di sela−sela inspeksi mendadak tersebut.

Komisi V DPRA berharap dengan hadirnya Sekda Bustami beserta Ketua Inspektorat di dalam sidak tersebut dapat membuktikan bahwa pihaknya serius dalam membenahi manajemen di RSUZA.

Selain itu, sidak yang kembali dilakukan di RSUZA ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan antara pihak DPRA dengan jajaran Pemerintah Aceh pada Rabu, 7 Juni 2023.

“Makanya kita buktikan hari ini dengan pengambil kebijakan, bahwa betul tidak ada subspesialis. Nah inikan harus dibenahi,” tutur Falevi Kirani.

Dia berharap dengan adanya kegiatan tersebut, pihak manajemen serius dalam mengelola rumah sakit yang menjadi rujukan dari 23 kabupaten dan kota di Aceh.

“Kita harapkan, manajemen itu betul−betul mengelola rumah sakit, bukan mengelola proyek,” tegas Fahlevi yang didampingi Tarmizi SP, Muslim, Irpannusir dan beberapa Anggota Komisi V DPRA lainnya.