Dokumen APBA Sulit Diakses, Pemerintah Aceh Tidak Terbuka Informasi Publik
Banda Aceh, Infoaceh.net — Transparansi yang selama ini digembar-gemborkan Pemerintah Aceh ternyata masih jauh panggang dari api.
Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) secara tegas menyebut bahwa Pemerintah Aceh tidak transparan dalam mengelola informasi publik, terutama terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025.
“Jangan klaim terbuka kalau APBA saja masih sulit diakses. Padahal itu bukan dokumen rahasia,” ujar Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, kepada wartawan, Ahad (20/7/2025).
Ia menyoroti ironi di balik pemberian penghargaan kepada 26 SKPA oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) atas pelayanan informasinya. Menurut Nasruddin, penghargaan itu tidak mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.
“Fakta di lapangan masih banyak informasi yang sengaja ditutup, terutama soal pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Masyarakat tidak tahu apa saja usulan dewan untuk dapil mereka. Bahkan, sering kali kegiatan diklaim berasal dari pokir padahal warga tak pernah mengusulkan,” katanya.
Nasruddin juga mengungkap bagaimana SKPA tidak berdaya menghadapi dominasi anggota DPRA, termasuk dalam urusan penunjukan kontraktor kegiatan.
“SKPA hanya bisa pasrah. Ini berbahaya, karena kontrol publik atas anggaran bisa hilang. Padahal, itu uang rakyat,” tegasnya.
TTI mendesak agar Pemerintah Aceh menyediakan platform digital khusus untuk membuka data pokir secara transparan.
Misalnya, website khusus yang dikelola Sekretariat DPRA atau Bappeda, bahkan cukup dengan menampilkan nama anggota dewan di setiap kegiatan pokir dalam SiRUP.
“Jangan hanya sekadar pencitraan. Jalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara nyata,” katanya.
Nasruddin pun menantang Gubernur Aceh untuk bersikap tegas.
“Kalau memang serius ingin membangun pemerintahan yang bersih, Gubernur harus berani perintahkan bawahannya untuk membuka semua informasi publik yang tidak tergolong rahasia negara. Kalau tidak berani, lebih baik jangan sok bicara soal transparansi. Karena nyatanya, ‘cakap tak serupa bikin’,” tutupnya tajam.
