Infoacehnet

Portal Berita dan Informasi Aceh

Haji Uma Desak Pemerintah Pusat Tangani Pengungsi Rohingya di Aceh

Pemerintah Pusat diminta turun tangan dan bersinergi dengan Pemerintah Aceh terkait kebijakan penanganan pengungsi Rohingnya di Aceh

JAKARTA – Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman atau akrab disapa Haji Uma meminta pemerintah pusat turun tangan dan bersinergi dengan Pemerintah Aceh terkait kebijakan penanganan pengungsi Rohingnya di Aceh.

Hal ini disampaikan Haji Uma, Senin (20/11/2023) terkait pendaratan pengungsi Rohingnya di sejumlah pesisir pantai Aceh pada Ahad, 19 November 2023.

“Perlindungan kemanusiaan harus jadi prioritas, khususnya karena ada perempuan dan balita. Namun pemerintah daerah dan masyarakat Aceh juga dilematis karena terbatas kemampuan dan pertimbangan preseden pengalaman sebelumnya. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk penanganan masalah ini,” ujar Haji Uma.

Haji Uma menambahkan dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kemenlu RI dan mendesak agar ada tindak lanjut dan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan imigran Rohingnya yang kembali mendarat di Aceh.

“Kita telah berkomunikasi dengan pihak Kemenlu RI dan meminta agar segera ada langkah tindak lanjut terhadap masalah ini,” pungkasnya.

Menurut Haji Uma, terkait kebijakan penanganan Rohingnya sendiri secara regional di tingkat Asean terus dibahas melibatkan Pemerintah Indonesia, Bangladesh, Myanmar serta UNHCR. Namun belum ada titik terang solusi secara kongkrit.

Di sisi lain, gelombang pengungsian terus berdatangan terutama ke Aceh sehingga ini menjadi beban bagi tersendiri bagi pemerintah daerah di Aceh.

Haji Uma juga dapat memahami sikap masyarakat Aceh yang mulai menolak imigran Rohingnya, salah satunya dilatarbelakangi oleh pengalaman sebelumnya.

”Kita memahami sikap masyarakat Aceh yang mulai menolak karena adanya pengalaman sebelumnya. Namun kepedulian atas kemanusiaan masyarakat Aceh luar biasa dan patut diapresiasi. Karena walaupun menolak, tetap memberi bantuan dan perlu diketahui selama ini hanya Aceh, di Indonesia yang menerima para imigran Rohingnya,” kata Haji Uma.

Menurut Haji Uma, hasil koordinasinya dengan LSM dan pihak terkait di Aceh diperoleh informasi jumlah imigran Rohingnya di Aceh mencapai 1.233 orang, angka ini termasuk 490 orang yang mendarat di Bireuen dan Pidie pada Ahad (19/11).

Rentetan pendaratan imigran Rohingnya dalam beberapa tahun terakhir khususnya di Aceh menjadi beban masalah bagi pemerintah daerah di Aceh.

Karena itu, selain upaya diplomasi antar negara terkait di Asean dan UNHCR, pemerintah pusat juga harus ikut turun tangan membantu pemerintah Aceh bagi penanganan jangka pendek. (IA)

Lainnya

13 Jenazah Korban Ledakan Masih Diidentifikasi di RSUD Pameungpeuk
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
Sigit Setyawan resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh
Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah ikut mengangkat bendera start saat melepas peserta lari FKIJK Aceh Run 2025 di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Ahad pagi (11/5). Sejumlah pelari tampak memakai celana pendek. (Foto: Dok. Infoaceh.net)
Trump Klaim Harga Obat dan Biaya Hidup Turun Drastis, Tak Beri Rincian Spesifik
Pemkab Aceh Selatan melalui BPBD menyerahkan bantuan masa panik kepada tiga keluarga korban gempa bumi di Aceh Selatan
Ruben Amorim takut MU kehilangan jati diri sebagai klub besar
Bupati Aceh Besar Muharram Idris melakukan tendangan perdana pada pembukaan turnamen sepak bola PS AMLA Tahun 2025 di Lapangan Gampong Lamteungoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (12/5)
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Usai Vonis Harvey Moeis, Hakim Eko Aryanto Dimutasi Ke Papua
Satresnarkoba Polres Lhokseumawe menggagalkan 1.912 butir pil ekstasi dan mengamankan seorang kurir berinisial S (43), warga Idi Rayeuk, Aceh Timur.
Putri sulung John Kei, Melan Refra. Foto. TV one.
PM Albanese umumkan kabinet baru Australia,
Tim Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Aceh saat melakukan pemusnahan bom proyektil tank aktif yang ditemukan warga di Desa Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu (10/5/2025). (Foto: Dok. Sat Brimobda Aceh)
Sri Radjasa Chandra MBA
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Ledakan Amunisi TNI di Garut Tewaskan 13 Orang, 9 di Antaranya Warga Sipil. Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko bersama Ketua Bhayangkari Daerah Aceh, Ny. Rani Achmad Kartiko menggelar bakti sosial di dua gampong terpencil di Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara, Ahad (11/5).
Banda Aceh, Infoaceh.net — Layanan Public Safety Center (PSC) 119 Aceh kembali menjadi sorotan tajam setelah gagal merespons situasi darurat yang dialami seorang pasien hanya sekitar satu kilometer dari kantor PSC di Jln. Dr. Syarif Thayeb No. 11, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Meski keluarga pasien telah berulang kali menelepon, tak satu pun panggilan direspons. Ironisnya, saat mereka mendatangi langsung kantor PSC, pagar dalam kondisi tergembok dan tak ada petugas yang terlihat di pos jaga. Empat unit ambulans tampak terparkir rapi di halaman kantor—namun tak satu pun bergerak. Zainal, keluarga pasien yang mengalami sesak napas berat hingga nyaris tak sadarkan diri, menyampaikan kekecewaannya. “Ambulans ada di depan mata, fasilitas negara yang seharusnya jadi hak rakyat. Tapi kami dibiarkan panik dan kebingungan tanpa bantuan apa pun. Kami sangat marah,” ujarnya, Senin (12/5/2025). Upaya mencari pertolongan pun terus dilakukan. Zainal sempat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) dan sejumlah rumah sakit lainnya, namun tetap tanpa hasil. “Dua ambulans di IGD hanya terparkir. Saat kami minta bantuan, malah ditunjukkan daftar antrean panjang dan disuruh kembali hubungi PSC,” ungkapnya. Dalam kondisi hampir putus asa, keluarga akhirnya berhasil menghubungi PSC Banda Aceh. Satu unit ambulans dari Ulee Lheue—lokasi yang cukup jauh—baru datang dan membawa pasien ke rumah sakit. “Kami mohon Inspektorat dan Ombudsman turun tangan menyelidiki kegagalan sistem ini. Tenaga kesehatan menuntut pembayaran jasa medis dan TPP dibayar dobel. Tapi dengan pelayanan seperti ini, bagaimana mungkin masyarakat bisa ikhlas?,” tegas Zainal. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas layanan darurat di Aceh serta akuntabilitas lembaga publik yang seharusnya sigap dan tanggap menghadapi situasi darurat.
Habib Rizieq dalam kanal YouTube Cerita Untungs, dikutip Minggu (12/5/2025).
Enable Notifications OK No thanks