Infoacehnet

Portal Berita dan Informasi Aceh

Hamid Awaluddin Temui Wali Nanggroe, Bahas Rencana Penambahan 4 Batalyon TNI di Aceh

"Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh semakin merasa aman dan merasa bahwa pemerintah berkomitmen kepada perjanjian damai MoU Helsinki 2005. Malah, pihak eks kombatan GAM bahu-membahu saling menjaga keamanan sejak tahun 2005 sampai 2025," kata Wali Nanggroe.
Hasrul M Saman
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar menerima kunjungan silaturrahmi Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus tokoh yang turut terlibat sebagai juru runding pihak RI dalam proses perdamaian Aceh.(Foto:Ilustrasi)

Infoaceh.net, ACEH BESARWali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar menerima kunjungan silaturrahmi Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus tokoh yang turut terlibat sebagai juru runding pihak RI dalam proses perdamaian Aceh.

Pada pertemuan yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Senin (5/5/2025), turut hadir Staf Khusus Wali Nanggroe Dr M Raviq, Teuku Kamaruzaman (Ampon Man), Dr Rustam Effendi, Sekjen Partai Aceh Aiyub Abbas, Ketua Komisi I DPRA Tgk. Muharuddin dan Anggota DPRA Azhari M Nur Haji Maop.

Salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai rencana penambahan empat batalyon TNI di wilayah Aceh.

Menanggapi isu tersebut, Hamid Awaluddin menyampaikan pandangannya dengan menekankan pentingnya penjelasan dari pemerintah pusat mengenai urgensi dan relevansi kebijakan tersebut.

“Saya baru tahu tentang rencana ini, maka saya mengajukan dua pertanyaan penting: apa urgensinya dan apa relevansinya?” kata Hamid.

Menurutnya jika pemerintah mampu menjawab dengan jelas dua pertanyaan tersebut kepada masyarakat Aceh, maka penilaian bisa diberikan secara objektif.

Namun tanpa penjelasan rasional, wajar jika masyarakat mempertanyakan dan merasa resah.

“Itu komentar saya ya, karena saya belum terlampau pelajari dengan saksama,” tutup Hamid menyampaikan pendapat usai pertemuan.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat berencana mengadakan penambahan empat batalyon TNI di Aceh. Sehari sebelumnya, Wali Nanggroe telah menyampaikan bahwa hal itu bertentangan dengan perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (RI-GAM) atau MoU Helsinki yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam.

“Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh semakin merasa aman dan merasa bahwa pemerintah berkomitmen kepada perjanjian damai MoU Helsinki 2005. Malah, pihak eks kombatan GAM bahu-membahu saling menjaga keamanan sejak tahun 2005 sampai 2025,” kata Wali Nanggroe.

Kemudian dari sisi geopolitik dunia saat ini, Wali Nanggroe juga mengatakan bahwa hubungan negara-negara berdekatan dengan Indonesia (ASEAN) baik-baik aja. Ini termasuk India, Sri Langka, Bangladesh dan Asutralia. Menurutnya, alasan untuk menambah personel TNI di Aceh tidak tepat.

Komentar

Lainnya

Statistik tentang pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I-2025. (Foto: Ilustrasi. Dok. infoaceh.net)
Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (purn) Dudung Abdurachman,
Bupati Aceh Besar Syech Muharram memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar dalam rangka HUT ke-41 Kota Jantho, di Ruang Paripurna DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (5/5)
Anggota DPR Sebut Banyak Oknum Polisi Pakai Narkoba: Termasuk Pangkat Tinggi
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menggandeng Bank Aceh untuk merenovasi Taman Kota Bundaran Air Mancur Masjid Istiqamah (MI) Tapaktuan
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengikuti rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Gedung Merah Putih KPK-RI, Jakarta, Senin (5/5). (Foto: For Infoaceh.net)
Oknum TNI AL Sempat Setubuhi Jurnalis Juwita di Mobil Sebelum Dihabisi
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar menerima kunjungan silaturrahmi Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus tokoh yang turut terlibat sebagai juru runding pihak RI dalam proses perdamaian Aceh.(Foto:Ilustrasi)
Dekan FST UIN Ar-Raniry, Prof M Dirhamsyah dan Dekan FK USK Dr dr Safrizal Rahman menandatangani perjanjian kerja sama, Senin (5/5)
Masrizal SE MSi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan
Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat jumlah angka tingkat pengangguran terbuka di Aceh sebanyak 149 ribu orang atau 5,50 persen periode Februari 2025.(Foto/Ilustrasi)
Petugaa PLN UP3 Langsa menjangkau wilayah terpencil dan pelosok
Wagub Aceh saat pertemuan dengan jajaran manajemen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), di Grha Pertamina, lantai 7, Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025. (Foto: Humas BPPA)
perbankan syariah pelat merah PT Bank Syariah Indonesia (BSI) akan membuka kantor cabang di Arab Saudi
Wakip wali kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kadin Banda Aceh di Ballroom Hermes Palace Hotel, Senin, 5 Mei 2025
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Ketua DPRA pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Senin, 5 Mei 2025. (Foto: Humas BPPA)
Layanan administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Banda Aceh
Ketua dan Wakil Ketua beserta Pengurus OSIM MTsN 1 Banda Aceh periode 2025-2026 dilantik oleh Kepala MTsN 1 Banda Aceh Dr Ummiyani SAg MPd, Senin, 5 Mei 2025. (Foto: For Infoaceh.net)
Kader PKS Aceh yang juga advokat senior, Nourman Hidayat
Direktur Eksekutif KADIN Kota Banda Aceh, Muhammad Luthfi, dalam RAPIM KADIN 2025 di Hote Hermes Palace, Senin (5/5)