Infoaceh.net, BANDA ACEH — Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 sudah disahkan jauh-jauh hari sebelum habis tahun 2024, hal tersebut dinilai positif agar daya serap anggaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga percepatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Karenanya, kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) diminta segera mempersiapkan dokumen tender sesuai dengan nama-nama paket yang sudah disahkan bersama.
“Tidak ada alasan bagi Kepala SKPA menunda-nunda pelaksanaan tender, meskipun Pemerintahan baru sudah terpilih tapi Gubernur/Wakil Gubernur belum dilantik. Kewenangan menjalankan anggaran masih sepenuhnya tanggung jawab Pj Gubernur dan Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya,”
ucap Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar, dalam keterangannya, Rabu (11/12).
Menurutnya, Pj Gubernur Aceh beserta pembantunya para Kepala SKPA tidak mengenal masa transisi, sehingga tidak ada alasan menunda-nunda pelaksanaan tender proyek APBA.
“Jika Pj Gubernur Aceh saat ini menyerahkan pelaksanaan tender kepada Gubernur terpilih dikhawatirkan proses tender tidak berjalan sesuai harapan mengingat banyaknya kepentingan yang ingin menguasai dan tidak menutup kemungkinan ikut mengintervensi Pokja Pemilihan,” sebut Nasruddin Bahar.
Waktu d bulan dinilai sudah cukup bagi Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran dan diharapkan minimal 50% paket tender mampu diselesaikan.
“Pokja pemilihan dinilai lebih leluasa tanpa tekanan jika proses tender dilakukan sebelum pelantikan gubernur baru. Tinggal lagi sekarang kemauan Pj Gubernur Aceh apakah menunggu Gubernur/Wakil Gubernur baru dilantik atau tanpa menunggu semua diserahkan kepada Kebijakan Pj Gubernur Baru,” tutur Nasruddin Bahar.
Begitu juga halnya di kabupaten/kota dimana Pj Bupati/Wali Kota diminta segera mempersiapkan Dokumen Tender melalui Kepala SKPD masing – masing Pj Bupati/Wali Kota tidak mesti menunggu Bupati/Wali Kota terpilih dilantik.
“Kebiasaan tender dimulai Mei – Juni tahun berjalan perlu diubah supaya daya serap anggaran bisa tercapai maksimal,” terangnya.
Jika berpedoman pada APBN, banyak Kementerian dan Lembaga sudah mulai Tender di akhir tahun seperti Kementerian PU dan Kementerian lainnya meskipun kontrak diteken awal tahun 2025.
