Mobil Operasional Rutan Sabang Disewakan untuk Proyek, Plat Merah Dihitamkan
Namun, ketika diminta menunjukkan regulasi yang memperbolehkan kendaraan operasional Rutan digunakan untuk aktivitas komersial, Muhidfuddin hanya menyebutkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020, tanpa menjelaskan lebih lanjut pasal yang relevan.
Padahal, dalam aturan tersebut, kendaraan dinas operasional tidak termasuk dalam daftar Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan secara komersial untuk menghasilkan PNBP. Penerimaan sah Rutan biasanya bersumber dari jasa pembinaan narapidana, kunjungan keluarga, pelatihan keterampilan, atau kerja sama yang sah dengan pihak ketiga—bukan dari penyewaan kendaraan operasional.
Di sisi lain, Kos, yang disebut sebagai penghubung proyek dari KSO PT Tri Karya Utama Cendana, mengaku belum mengetahui keterlibatan mobil milik Rutan dalam pengadaan air bersih.
“Belum tahu. Masih dicek dulu. Kami beli air lewat supplier, Pak Yani,” ujarnya singkat.
Namun saat dikonfirmasi, Yani membantah bahwa kendaraan yang digunakan adalah milik Rutan Sabang. “Enggak ada, Pak. Itu mobil saya sendiri,” jawabnya.
Meski begitu, ia enggan menjawab lebih lanjut soal pelat nomor BL 7031 M yang sebelumnya tercatat sebagai kendaraan operasional Rutan namun kini telah dihapus dari bodi mobil.
Tim media kemudian menelusuri keberadaan mobil yang dimaksud. Ditemukan sebuah mobil tangki warna biru pudar tanpa pelat nomor, terparkir di halaman sebuah pabrik batu bata di kawasan Pantai Jaya, Ie Meulee.
Di bagian belakang mobil, masih terlihat samar bekas tulisan yang sudah ditimpa cat semprot—semakin menguatkan dugaan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Rutan Sabang.
Kasus ini menambah daftar panjang indikasi penyimpangan aset negara di tingkat daerah. Penggunaan fasilitas pemerintah untuk tujuan komersial pribadi atau kelompok, apalagi jika menyingkirkan peran usaha kecil, dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
“Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi negara bisa terkikis. Apalagi rakyat kecil yang justru terkena imbas langsung dari praktik semacam ini,” ujar seorang aktivis sosial di Sabang.
