Mualem Jangan Jadi Penonton Ketika Aceh Kehilangan Empat Pulau

Banda Aceh, Infoaceh.net – Isu pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus bergulir dan menjadi polemik hangat di tengah masyarakat.

Namun, publik Aceh hingga sejauh ini belum mendengar adanya pernyataan tegas yang keluar dari mulut Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem terkait lepasnya empat pulau tersebut yang masuk ke wilayah.

Terkesan sang Gubernur Aceh masih menjadi penonton sambil mengamati situasi di balik polemik empat pulau Aceh yang kini telah menjadi isu nasional.

Ketidakjelasan sikap Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem, menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu suara paling keras datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh.

IMM Aceh secara tegas meminta Gubernur Mualem agar tidak berdiam diri atas persoalan yang menyangkut batas wilayah dan kedaulatan Provinsi Aceh.

Mereka menilai, sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil menjadi bagian dari Sumatera Utara, belum ada langkah konkret ataupun sikap tegas dari Gubernur Aceh.

“Kita melihat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh belum secara tegas menyampaikan keberatan ataupun sikap resmi atas pengalihan status keempat pulau tersebut. Padahal ini menyangkut martabat dan wilayah Aceh. Kami kecewa atas sikap diam ini,” ujar Aldi Irawan, Sekretaris Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Politik DPD IMM Aceh, dalam pernyataan resminya, Rabu (11/6/2025).

Aldi menegaskan bahwa pengalihan wilayah tidak bisa dianggap remeh. Bagi rakyat Aceh, batas wilayah adalah simbol kedaulatan, sejarah, dan identitas.

Karena itu, Gubernur Aceh seharusnya tampil sebagai pemimpin yang berani, bukan menunggu tekanan publik baru bergerak.

“Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut harga diri daerah. Jangan sampai Aceh kehilangan wilayah satu per satu hanya karena pemerintahnya lamban dan ragu mengambil sikap,” tambah Aldi.

IMM Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk segera melakukan berbagai upaya, baik jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi atau PTUN, maupun jalur diplomasi politik dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.