INFOACEH.NET, JANTHO — Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto meminta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aceh Besar membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, baik itu di jajaran kementerian maupun dengan personal hingga Komisi di DPR RI dan DPD RI, untuk mendatangkan kemaslahatan di Aceh Besar.
Terutama terkait dengan akselerasi atau percepatan pembangunan untuk terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Aceh Besar.
Hal itu diungkapkan Muhammad Iswanto, ketika menggelar Rapat Pimpinan OPD se-Aceh Besar, Senin (21/10/2024) di Meuligoe Bupati Aceh Besar.
Menurut Iswanto, membangun sinergi melalui inline dengan kementerian terkait hingga anggota legislatif dan senator di Senayan adaah sebuah keniscayaan.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang makin terbatas, sementara di sisi lain, ekspektasi rakyat terhadap layanan pemerintah makin besar saja.
“Mari semua jajaran pimpinan OPD untuk bergerak bersama, dan tidak hanya tergantung dengan sosok kepala daerah yang memang harus terjun untuk membangun sinergi dengan lintas jajaran,” kata Iswanto yang dalam kesempatan itu didampingi Sekda Sulaimi serta jajaran Asisten Sekda.
Dikatakan, setiap pimpinan harus melihat potensi sinergi dan inline itu, terutama usai diumumkan dan dilantiknya Menteri Kabinet Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto, hari ini, Senin (21/10).
“Banyak cara yang dilakukan untuk membangun komunikasi, termasuk dengan memberikan ucapan selamat secara pribadi atau cara lainnya. Kami telah melakukan atas terpilihnya tiga putra terbaik Aceh dalam KMP, seperti Pak Sugiono, Pak Riefky Harsya dan Pak Nezar Patria. Bagaimanapun kita harus bangga, mereka putra terbaik Aceh yang diberi untuk kehormatan bergabung di KMP,” tandas Iswanto.
Di sisi lain, potensi untuk mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan itu juga ada dengan anggota DPR RI dan DPD, terutama dengan mereka yang tergabung dalam Forbes Aceh di Jakarta.
Selama ini di periode legislatif sebelumnya, Aceh Besar telah membangun komunikasi tersebut, hingga turunnya berbagai bantuan untuk Aceh Besar, mulai dari bantuan peralatan hingga irigasi di sektor pertanian, hingga bantuan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Langkah langkah kongkrit seperti ini yang perlu kita lakukan, hingga banyak proyek yang turun ke Aceh Besar, jika berharap dana APBK tentu itu sangat tidak memungkinkan,” ujar Iswanto.
Di sisi lain, Iswanto mengingatkan jajaran OPD untuk membangun komunikasi yang intens dengan jajaran DPR Aceh dan DPRK Aceh Besar.
Khusus untuk sinergi dengan jajaran DPRK, setiap OPD harus tahu dengan komisi apa mereka berdampingan, sehingga akan mudah untuk bermitra dalam menjalankan fungsi dan tugas masing masing.
“Jangan sampai terjadi, OPD tak tahu dengan komisi mana di DPRK mereka bermitra, sehingga muncul kesan, ketika butuh baru mencari dan membangun komunikasi. Jelas ini tak efektif, sehingga misi yang diharapkan malah gagal di tengah jalan,” tutur Iswanto seraya menambahkan, komunikasi itu bukan hanya di gedung ber-AC atau ruang kerja, namun jauh lebih efektif dalam suasana informal seperti di kedai kopi atau bahkan lesehan di meunasah.
Dalam kesempatan itu, Iswanto dan Sulaimi berharap semua jajaran OPD untuk ‘satu kata’ dalam menyikapi keputusan daerah, bukan malah terkesan buang badan dengan menyalahkan pimpinan daerah.
“Ini fatal, karena semua hal ditumpahkan kepada pimpinan. Padahal semua kebijakan itu adalah tanggungjawab kolektif, karena menyangkut hajat hidup semua ASN misalnya. Jangan ada pimpinan OPD malah menumpahkan kesalahan kepada kepala daerah misalnya. Jelas ini mau menjadi hero di depan staf, padahal kepala daerah juga merasakan hal yang sama,” tegas Iswanto.
Rapat Pimpinan OPD menyikapi pelantikan Presiden/Wapres hingga Menteri Kabinet Merah Putih itu ditutup dengan tanya jawab antara jajaran pimpinan OPD dengan Bupati dan Sekda Aceh Besar.
