Pemerintah Aceh Apresiasi Polda Aceh Jaga Serambi Mekkah dari Ancaman Narkoba

Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Dirresnarkoba, Satresnarkoba jajaran se-Aceh, serta seluruh pihak yang telah bersinergi—TNI, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, dan masyarakat—dalam menjaga Bumi Serambi Mekkah dari ancaman gelap narkotika.

“Kita semua tahu, narkotika bukan hanya merusak individu secara fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda, melemahkan sendi-sendi sosial masyarakat, serta menggerogoti ketahanan bangsa. Karena itu, kontribusi Polda Aceh dalam menjaga Serambi Mekkah dari bahaya narkotika patut kita apresiasi,” ujar Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Mahdi Efendi saat konferensi pers pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 25 kg kokain, 108 kg sabu, dan 640 kg ganja di Aula Presisi Polda Aceh, Kamis, 12 Juni 2025.

Ia menyebut, kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan simbol nyata keberhasilan dan ketegasan negara—termasuk Polda Aceh—dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir.

Sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, lanjut Mahdi, Aceh harus berada di garda terdepan dalam perang melawan narkoba.

Tidak boleh ada ruang toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

“Upaya pengungkapan dan pemusnahan barang bukti yang kita saksikan hari ini adalah bukti nyata kerja keras, dedikasi, dan komitmen aparat penegak hukum di Aceh,” tegasnya.

Mahdi menekankan perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat—pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pendidik, orang tua, pemuda, hingga media massa.

Menurutnya, jaringan peredaran narkoba kini tidak lagi mengenal batas usia, kelas sosial, maupun latar belakang pendidikan. Mereka menyasar siapa saja, dengan cara yang makin canggih dan licik.

Karena itu, katanya, pendekatan represif lewat penegakan hukum harus diimbangi dengan pendekatan preventif dan edukatif. Program penyuluhan, rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, serta penguatan ketahanan keluarga harus terus ditingkatkan.