Pemerintah Aceh Pastikan Kesehatan Petugas Pemilu Dijamin JKA
BANDA ACEH— Petugas Pemilu dan Pilkada 2024 akan bekerja keras dengan tanggung jawab yang besar. Karena itu, mereka perlu dipastikan dalam kondisi kesehatan yang prima agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh Azwardi Abdullah pada kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Surat Edaran Bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan tentang Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi JKN Petugas Pemilu dan Pilkada 2024 di Aceh, di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh, Selasa (6/2/2024).
Pemerintah Aceh, kata Azwardi, menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, mengakui pentingnya upaya kolektif untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024 di Aceh, yang dianggap sebagai agenda nasional krusial.
Azwardi menyoroti Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan Mendagri, KPU, Bawaslu dan BPJS Kesehatan terkait Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi JKN bagi petugas Pemilu dan Pilkada 2024.
Pemerintah Aceh, kata Azwardi, menyadari kesehatan para petugas memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas mereka. Karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti skrining riwayat kesehatan disebuat sebagai langkah konkrit yang harus diambil.
“Pentingnya kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Aceh, KPU, Panwaslih, dan seluruh stakeholder terkait. Pemerintah Aceh berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk implementasi Surat Edaran Bersama tersebut, menciptakan sinergi yang memastikan program skrining dan optimalisasi JKN bagi petugas Pemilu dan Pilkada 2024 di Aceh dapat berjalan dengan sukses,” ujarnya.
Azwardi juga mengajak semua peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan penuh semangat, serta mengimbau seluruh stakeholder terkait untuk berkomitmen penuh dalam implementasi Surat Edaran Bersama tersebut.
Lebih lanjut, Azwardi meminta kepada para steakholder mulai dari pemerintahan terbawah, keuchiek, camat dan Para bupati/ walikota agar berkoordinasi dengan KIP dan panwas untuk memastikan data petugas pemilu sudah valid dan sudah diinput dalam sistem yang disediakan oleh BPJS.
