Pemerintah Aceh Umumkan Tender APBA 2022, Pokja ULP Didorong Bekerja Cepat
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengumumkan tender seleksi sebanyak 1.689 paket kegiatan dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa, dengan nilai total hampir mencapai Rp 2,0 triliun.
Rincian paket kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam keterangannya kepada awak media, Jum’at (6/1) pagi.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa MTA itu menjelaskan, proses tender akan dilakukan secara online dan bertahap. Persiapan segala tahapan dimulai sejak Jum’at, 7 Januari 2022.
“Kepada seluruh calon penyedia barang/jasa dipersilahkan mengikuti tender/seleksi secara elektronik (e-procurement),” kata MTA.
Selanjutnya, kata dia, kepada seluruh calon vendor proyek Pemerintah Aceh agar dapat mendaftar tender tersebut dengan mengakses SPSE pada laman https://lpse.acehprov.go.id/eproc4 .
Juru Bicara Pemerintah Aceh tersebut menjelaskan, percepatan tender proyek pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan agar realisasi APBA 2022 mencapai dengan target yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan, gubernur telah mengingatkan Pokja (kelompok kerja) proyek APBA di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh agar bekerja dengan cepat dan transparan.
Pokja tersebut juga sudah dibekali agar tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum dalam menjalankan seluruh tahapan pelelangan paket proyek pembangunan Pemerintah Aceh.
“Oleh sebab itulah, kita yakin dan berharap dengan kinerja Pokja Biro PBJ yang lebih baik pada akhir Februari sudah ada penetapan pemenang penyedia barang/jasa dan kemudian kita targetkan pada Maret 2022 sudah dapat dilaksanakan tanda tangan kontrak bersama,” ujar MTA.
MTA mengatakan, revitalisasi dan reformasi Pokja Biro PBJ dalam beberapa waktu terakhir itu dilakukan agar pelaksanaan proyek Pemerintah Aceh dapat mulai dikerjakan pada awal tahun 2022. Dengan demikian, peredaran keuangan dan pembangunan dari pekerjaan proyek tersebut dapat dirasakan lebih cepat oleh seluruh masyarakat Aceh.
“Tentu saja muara dari semua upaya percepatan pembangunan dari APBA 2022 ini adalah pengentasan kemiskinan. Kita berharap semua pihak dapat mendukung,” kata MTA.
Rincian Paket APBA 2022
Lebih lanjut, MTA merincikan paket kegiatan yang diumumkan tersebut, antara lain berupa paket konstruksi sebanyak 852 paket dengan nilai Rp 1,4 triliun. Kemudian pengadaan barang 517 paket senilai Rp 388 miliar, konsultansi 296 paket senilai Rp 129 miliar, dan jasa lainnya 24 paket dengan nilai Rp 62,2 miliar.
“Paket-paket pengadaan barang/jasa di berbagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) itu menyebar di 23 Kabupaten/Kota,” kata MTA.
MTA juga merincikan paket pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPA sebagai berikut:
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 642 paket, Dinas Kelautan dan Perikanan 190 paket, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 99 paket, Dinas Pertanian dan Perkebunan 86 paket, Dinas Peternakan 83 paket, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 78 paket, Dinas Perhubungan 70 paket, Dinas Pengairan 59 Paket, Dinas Sosial 53 paket, Dinas Pendidikan Dayah 42 paket.
Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh 35 paket, Dinas Kesehatan 35 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 31 paket, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 25 paket, Dinas Pendidikan 24 paket, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebanyak 21 paket, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16 paket, Badan Penanggulangan Bencana 15 paket, Badan Pengelolaan Keuangan 15 paket, Sekretariat DPRA 14 paket, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11 paket, Rumah Sakit Ibu dan Anak 11 paket.
Dinas Syariat Islam 7 paket, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 6 paket, Rumah Sakit Jiwa 5 paket, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 paket, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 2 paket, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 2 paket, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2 paket, RSUDZA 2 paket, Dinaa Pertanahan 2 paket, Badan Kepegawaian Aceh 1 paket, Badan Penghubung Pemerintah Aceh 1 paket, serta Dinas Pangan 1 paket. (IA)
