Kadis Perhubungan Aceh, Junaidi
Banda Aceh — Aceh terus memperketat penjagaan dan pemeriksaan perbatasan di setiap pintu masuk ke provinsi itu dalam upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Langkah ini untuk mengantisipasi meluasnya penularan sehubungan saat ini tengah melonjaknya kasus positif Corona di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Setidaknya ada empat pintu masuk yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumut yang dijaga ketat oleh petugas Dinas Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh, prajurit TNI dan Satpol PP serta tenaga medis.
Terkait soal penjagaan perbatasan, Kadis Perhubungan Aceh, Junaidi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempeketat perbatasan.
“Ada 4 perbatasan darat dengan Sumatera Utara yang selama ini sudah dibangun posko penjagaan yaitu, di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam,” ungkap Junaidi, Rabu (15/4).
Menurutnya, perbatasan sebagai salah satu pintu masuknya virus ini perlu dijaga ketat. Diantaranya dengan memeriksa suhu tubuh setiap penumpang kendaraan yang masuk ke Aceh oleh petugas yang sudah disiapkan.
Posko pemeriksaan yang berlokasi di 4 wilayah perbatasan yang berbeda antara Sumatera Utara dan Aceh, yaitu di Terminal Tipe B, Kabupaten Aceh Tamiang, Terminal Lawe Pakam, Kabupaten Aceh Tenggara, jembatan timbang Jontor, Kota Subulussalam, dan perbatasan Singkil – Sibolga.
Posko perbatasan ini digagas langsung oleh masing-masing kabupaten/kota dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota sebagai koordinator.
“Kita terus meningkatkan pemeriksaan suhu tubuh penumpang kendaraan. Ini sebagai ikhtiar kita agar kewaspaan dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 dapat dilakukan secara bersama sama,” terangnya.
Pihaknya juga telah menyerahkan kebutuhan posko perbatasan yang dikirimkan dari Dinas Perhubungan Aceh ke Aceh Tamiang, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil sebagai tindak lanjut dan aksi cepat tanggap dalam menjaga perbatasan untuk memberi kenyamanan bagi rakyat Aceh.
Perlengkapan yang diserahkan antara lain, chamber disinfectan, Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan dan hand sanitizer, serta water barrier dan stick lamp.
“Posko perbatasan tidak hanya dikawal oleh petugas Dishub akan tetapi ada juga dari unsur kesehatan. Disamping itu juga melibatkan berbagai unsur terkait diantaranya Polri, TNI, BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,” sebutnya.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh menyatakan, sesuai arahan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar memberi perhatian khusus pada posko perbatasan maka penanganan di lapangan perlu terus ditingkatkan.
“Terhadap saran dari lapangan agar menyediakan rapid test bagi petugas tentu perlu menjadi prioritas, agar petugas merasa nyaman dalam menjalankan tugas,” terangnya seraya menambahkan posko penjagaan ini juga akan terus dilaksanakan dalam batas waktu yang belum dapat dipastikan.
Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Dicky Sondani menambahkan, penjagaan di perbatasan dilaksanakan di pos penjagaan Aceh Tamiang, Subulussalam, dan Aceh Tenggara dan Aceh Singkil. Sebab, daerah tersebut berbatasan langsung dengan Sumut. “Kita perketat lagi di perbatasan, dan jalur darat lainnya yang masuk ke Aceh,” kata Kombes Pol Dicky Sondani.
Pihaknya juga melengkapi setiap pos dengan alat pengukur suhu tubuh, jika melewati batas normal, warga yang melintas akan diperiksa dan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).
Setiap kendaraan yang masuk ke perbatasan akan dicek suhu tubuh penumpang. “Apabila melewati batas toleransi, maka orang tersebut akan masuk dalam ODP,” ungkapnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Gerindra, Jauhari Amin juga berharap agar Pemerintah Aceh membangun posko kesehatan dan memperketat perbatasan.
Jauhari Amin juga meminta agar Pemerintah Aceh mencari solusi dari banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai timur yang menghubungkan Aceh dengan Selat Malaka.
Jalur ini, kata dia, menjadi pintu masuk ilegal warga Aceh yang pulang dari Malaysia. “Ada banyak sekali jalur tikus, mulai dari Aceh Tamiang sampai ke Aceh Utara,” kata dia.
Dalam kondisi darurat saat ini, kata dia, Pemerintah Aceh harus mencari cara agar mereka yang pulang dari Malaysia minimal mau melapor ke aparat desa atau Puskesmas agar bisa diisolasi. (m)
