Perbatasan Aceh-Sumut Sepi Pelintas, Dishub Bubarkan Tim SAPA Mudik
Tim Gabungan Dinas Perhubungan Aceh di bantu oleh TNI dan Polri melakukan pemeriksaan di posko perbatasan Aceh Tamiang, Selasa (26/5).
Banda Aceh — Tim Relawan SAPA (Siaga Aceh Pantau) Mudik Tahun 2020 yang bertugas mendata pemudik di empat titik posko perbatasan Aceh – Sumatera Utara (Sumut) untuk sementara tidak difungsikan lagi seiring diberlakukannya pelarangan kendaraan dan instruksi putar balik bagi para pemudik oleh Ditlantas Polda Aceh.
Hal itu dikatakan Ketua Tim Pelaksana Aplikasi SAPA Mudik Tahun 2020 yang juga Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, Diana Devi, ST MT, Selasa (26/5).
“Saat ini seiring diberlakukannya instruksi putar balik, maka untuk sementara tim di off-kan dulu, jika ada instruksi lebih lanjut dan butuh tim kembali di lapangan maka tim akan ditugaskan kembali ke perbatasan,” ujar Diana.
Diana menjelaskan, 31 orang Tim Relawan SAPA Mudik Tahun 2020 yang bertugas di empat titik posko perbatasan ini adalah tim tahap empat yang bertugas mendata pemudik.
Tim bertugas di empat pintu perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.
Sebelumnya, kata Diana, Dishub Aceh telah mengirimkan tiga gelombang tim SAPA Mudik dengan rincian tugas yang sama sejak 20 dan 27 April, lalu 6 dan 15 Mei 2020.
“Mengingat kodisi saat ini kendaraan pemudik tidak boleh masuk ke Aceh hingga batas waktu yang telah ditentukan, oleh karenanya Tim SAPA Mudik dan Tim Dalops LLAJ Dishub Aceh tidak lagi melakukan pendataan pemudik,” terangnya.
Diana juga menjelaskan kondisi di sejumlah titik posko perbatasan yang terlihat sepi pelintas. Seperti di posko perbatasan di Terminal Tipe B, Seumadam, Aceh Tamiang.
Demikian juga di posko Aceh Tenggara. Di sana banyak pemudik baik menggunakan angkutan umum maupun pribadi diharuskan putar balik oleh petugas gabungan setempat.
Namun, masih ada kebijakan bagi pemudik yang dapat masuk ke Aceh Tenggara dengan mendapatkan rekomendasi kepala desa setempat atau dijemput oleh kepala desa. Kemudian wajib isolasi mandiri dan menjadi tanggung jawab Kepala Desa sepenuhnya terhadap pemudik tersebut.
