Banda Aceh, Infoaceh.net — Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam menyikapi kisruh tanah wakaf Blang Padang menuai kritik keras dari kalangan ulama dan intelektual Muslim Aceh.
Ucapan Maruli dianggap tidak sensitif dan justru menyiram bensin ke dalam bara konflik yang sedang menyala.
Peneliti Sejarah Aceh, Dr Hilmy Bakar Almascaty, menilai pernyataan KASAD sebagai bentuk intervensi yang keliru terhadap isu fikih yang sepenuhnya berada dalam ranah keagamaan Islam.
“Pernyataan ngawur Maruli bak menyiram bensin ke api yang tengah membara,” ungkap Hilmy dalam keterangannya, Sabtu (5/7).
Hal senada juga disampaikan Ustadz Sambo, guru ngaji Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menempuh pendidikan di Yordania.
Menurutnya, pihak Istana dan jajaran TNI harus berhati-hati dan arif dalam menangani konflik terkait wakaf Sultan Aceh di Blang Padang.
“Dengan gaya angkuh dan sok tahu, Maruli justru masuk ke ranah yang bukan nomenklaturnya. Wakaf adalah masalah fikih Islam, dan Aceh memiliki kekhususan dengan penerapan syariat Islam,” tegas Ustadz Sambo dari Bogor.
Dr. Al Chaidar, pengamat politik dan akademisi yang kini berafiliasi dengan Universitas Leiden, juga mengkritik keras pernyataan Maruli.
“Meski dia atasan langsung Pangdam IM, secara moral dan spiritual, Maruli tidak pantas mencampuri urusan yang tidak ia pahami,” katanya.
Pernyataan KASAD dinilai merendahkan para ulama dan cendekiawan Muslim Aceh yang selama ini telah menyampaikan bahwa konflik Blang Padang bukan sekadar masalah administrasi, melainkan persoalan wakaf yang sakral.
“Penyelesaian satu-satunya hanya satu: kembalikan tanah wakaf Sultan Blang Padang kepada nazirnya, seperti yang juga disarankan oleh Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar,” tambah Hilmy.
Sebagai penutup, Hilmy mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dan mengembalikan hak wakaf umat Islam Aceh.
Ia mengingatkan bahwa konflik serupa tengah membara di Papua, Maluku, hingga Banten.
“Apakah Presiden harus menunggu rakyat Aceh kembali bangkit dengan perlawanan semesta seperti masa lalu, baru mau bertindak?” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI AD punya legalitas dari Kemenkeu untuk mengelola tanah Blang Padang di Banda Aceh.
Ia menyatakan bahwa status lahan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pemilik aset negara.
“Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ya kita duduk bareng. Tapi yang punya kewenangan itu Kementerian Keuangan, bukan kami,” ujar Maruli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (2/7/2025).
Maruli menjelaskan, keberadaan plang bertuliskan “Hak Pakai oleh TNI AD” merujuk pada legalitas yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.
“Kami ada surat resmi dari Kemenkeu yang menetapkan penggunaannya. Jadi legalitasnya jelas,” tegas dia.
Jenderal Maruli mengatakan, jika memang ada sesuatu yang harus diluruskan, maka mereka mesti duduk bersama untuk membicarakannya.
Dia menekankan, yang memiliki kewenangan untuk memberikan status mengenai tanah tersebut adalah Kemenkeu, bukan TNI AD.
“Jadi gitu, enggak. Bukan kita yang punya kewenangan bisa ngasih-ngasih saja. Enggak bisa. Kalau memang ada kepentingan yang lebih, dia punya hak, silakan saja hukum,” ujar dia.
“Tapi, kami kan di situ duduk, ada juga surat kami dari legalitasnya dari Kementerian Keuangan selaku pemilik kekayaan negara,” imbuh Maruli.
