Pj Bupati Aceh Selatan Diminta Tidak Sibuk Urus Rohingya
INFOACEH.NET, TAPAKTUAN — Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma diminta agar tidak sibuk mengurus imigran Rohingya yang diselundupkan ke Aceh Selatan beberapa waktu lalu.
“Pj Bupati Aceh Selatan jangan sibuk mengurus imigran gelap Rohingya, lalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada ASN, perangkat gampong hingga masyarakat Aceh Selatan yang kini dalam kondisi sulit,” ujar Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) Fadhli Irman, Kamis 7 November 2024.
Irman menyebutkan, secara kemanusiaan masyarakat Aceh Selatan sudah memberikan pertolongan kepada pengungsi Rohingya, namun jika terlalu berlama-lama pemerintah daerah disibukkan dan larut dengan persoalan imigran gelap Rohingya ini sudah tidak benar lagi.
“Kita paham UNHCR punya anggaran yang begitu besar, namun pemerintah daerah punya tanggung jawab lain yang lebih besar kepada rakyatnya. Seharusnya Pj Bupati Cut Syazalisma tegas kepada UNHCR jika mereka tidak segera relokasi imigran Rohingya itu maka kembalikan saja ke laut, apalagi sudah terlalu lama di Aceh Selatan, bahkan seorang tamu berkunjung saja paling lama 3 hari. Padahal sudah jelas pesan Presiden Prabowo sebelum jadi presiden terkait persoalan imigran Rohingya bahwa Pemerintah harus tetap terlebih dahulu mengutamakan rakyat sendiri. Kehadiran imigran Rohingya jangan sampai menjadi beban persoalan baru bagi daerah dan masyarakat. Apakah pesan jelas presiden Prabowo ketika turun ke Aceh sebelum pilpres itu masih berlaku di Aceh Selatan, kita juga tidak tahu,” tambahnya.
Irman mengungkapkan, kondisi masyarakat sedang sulit, TC yang jadi harapan ASN tak ada kejelasan, gaji perangkat desa masih tertahan, perputaran ekonomi rakyat hingga stabilitas keuangan daerah masih jadi persoalan.
Lalu, kenapa harus terlalu sibuk memikirkan imigran Rohingya jika itu malah menjadi tambahan beban dengan dalih kemanusiaan.
“Kami sarankan Pj. Bupati fokus untuk selesaikan persoalan daerah yang semakin memprihatinkan. Daerah ini sudah diambang kebangkrutan, nanti jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah pusat karena memberi mandat kepada Pj Kepala Daerah yang kurang peka terhadap persoalan rakyatnya, tidak tegas serta tidak komit dalam bersikap dan tidak bijaksana dalam mengambil keputusan,” terang Irman.
