Proyek Strategis Nasional di Aceh Diharapkan Segera Tuntas dan Fungsional
Banda Aceh – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan harapan rakyat Aceh agar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh bisa segera tuntas dan fungsional sesuai termin waktu yang telah disepakati.
Hal itu diungkapkan Gubernur Nova Iriansyah diwakili Sekda Aceh Taqwallah ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022, di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin (5/4).
Sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, terdapat tujuh PSN di Aceh. Taqwallah meminta agar Pemerintah Pusat memasukkan beberapa PSN baru untuk dimasukkan dalam RPJMN 2019-2024. Diantara yang diusulkan adalah KEK Barat-Selatan (BARSELA), Kawasan Strategis dan Khusus Dataran Tinggi Gayo-Alas, serta Terowongan Geurutee.
Selain itu, ada 11 usulan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang telah diusulkan secara online dalam SIPD. Usulan-usulan itu adalah infrastruktur pendukung di luar KEK Lhokseumawe, dukungan percepatan pembangunan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) dan pengendalian banjir Aceh Singkil.
Selanjutnya pembangunan jalan Jantho-Keumala, pembangunan SPAM Regional Lhokseumawe dan Aceh Utara, pembangunan SPAM Regional Banda Aceh dan Aceh Besar, duplikasi jembatan Krueng Tamiang, pembangunan IPAL Kota Langsa, perbaikan geometrik Jalan Paro-Kulu dan Geureutee dan pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Pulau Banyak.
“Kiranya permohonan ini menjadi pertimbangan bagi masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dalam pembahasan Musrenbang Nasional, sehingga dapat terealisasi pada Tahun Anggaran 2022,” kata Taqwallah.
RKPA Tahun 2022 mengangkat tema Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif.
Forum yang berlangsung di Ball Room Hermes Palace itu juga diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr Ir Muhammad Hudori MSi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr Ir Taufik Hanafi MUP, perwakilan Menteri Perdagangan, perwakilan Menteri Pertanian dan perwakilan dari KPK. (IA)
