Satpol PP-WH Aceh Siap Tegakkan Aturan Shalat Berjamaah
Infoaceh.net, BANDA ACEH — Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Aceh menggelar rapat koordinasi yang diikuti seluruh pejabat Satpol PP-WH di provinsi dan seluruh Kepala Satpol PP-WH kabupaten/kota, di aula Kantor Satpol PP WH Aceh, Senin (21/4/2025).
Kepala Satpol PP-WH Aceh Jalaluddin mengatakan, rakor bertujuan membahas penyusunan program kegiatan atau standar operasional prosedur (SOP) yang disepakati bersama dalam mengawasi dan menegakkan Qanun Syariat Islam dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Salat Fardhu Berjamaah bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat serta Mengaji di setiap Satuan Pendidikan di Aceh.
“Kita harapkan nanti rapat ini melahirkan SOP di lapangan guna memudahkan kita dalam pelaksanaan tugas, SOP ini akan kita susun bersama-sama agar bisa diterima masyarakat sehingga Ingub ini bisa berjalan cepat di seluruh Aceh,” kata Jalaluddin.
Plt Sekda Aceh M Nasir Syamaun saat membuka rakor mengharapkan rakor tersebut bisa melahirkan rumusan yang disepakati bersama sehingga antara Satpol PP-WH provinsi dan kabupaten/kota tidak ada perbedaan dalam menegakkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025.
“Rakor ini sangat penting agar selaras semuanya, jangan di provinsi bicara penerapan Ingub, sementara di kabupaten/kota belum beraksi,” kata Nasir.
Nasir berpesan kepada seluruh Kepala Satpol PP WH yang hadir dalam rakor tersebut agar berperilaku baik saat menghadapi masyarakat untuk menegakkan Ingub tersebut.
Penegakan harus dimulai dengan langkah persuasif, sosialisasi dengan baik, lalu awasi dan evaluasi.
Ketua Komisi VII DPRA Ilmiza Sa’aduddin Djamal mengapresiasi langkah cepat Satpol PP-WH Aceh yang menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti penerapan Ingub tentang salat jamaah. Ia mengajak semua pihak mendukung pelaksanaan Ingub tersebut.
“Yang dicanangkan pak gubernur mari sama-sama kita dukung dan kita pastikan bisa berjalan sesuai harapan,” kata Ilmiza.
Menurut Ilmiza Ingub tersebut merupakan kebijakan yang luar biasa. “Kalau namanya pembangunan fisik, proyek, itu bisa berjalan otomatis, tapi terkait hal ini perlu perhatian serius dari pemangku kebijakan,” terangnya.
