Soal Pemberlakuan PSBB di Aceh, Plt Gubernur Diminta Berani Bersikap
Redaksi
Anggota DPR Kota Banda Aceh, Sabri Badruddin.
Banda Aceh — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, beberapa hari lalu telah resmi mencabut pemberlakuan jam malam di wilayah provinsi itu. Dengan demikian, aktivitas warung kopi dan sejumlah restoran di Aceh kembali berdenyut, dikunjungi warga, tidak terkecuali di seluruh tempat publik, juga kembali bergeliat, padahal pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) saat ini masih menjadi ancaman dunia.
Pemerintah Aceh telah memberi imbauan jaga jarak fisik (physical distancing), tujuannya untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
Beredar kabar bila Plt Gubernur Aceh juga akan membahas rencana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini akan dibahas dalam Rakor Forkopimda seluruh Aceh, mencegah kemungkinan terjadinya penularan wabah Corona secara masif.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Sabri Badruddin.
“Saya sangat mendukung kebijakan ini, tentunya saya mendorong Plt Gubernur Aceh untuk dapat bersikap cepat dalam pemberlakuan PSBB di Aceh, kita jangan menunggu jatuhnya korban,” ujar Sabri Badruddin, Selasa (14/4).
Sabri menjelaskan, dalam kondisi seperti ini menyelamatkan masyarakatmerupakan hal yang paling utama. “Memang untuk melaksanakan penerapan PSBB itu sendiri tidak mudah, banyak syarat dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2020,” katanya.
Di samping itu, tentunya harus dilakukan kajian mendalam serta perlu dipikirkan mengenai kebutuhan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh penerapan PSBB tersebut.
Politisi Partai Golkar ini menyadari, dampak pemberlakuan PSBB memberi banyak efek, termasuk dampak ekonomi, tetapi menurutnya, ekonomi dapat di-recovery, sementara keselamatan masyarakat tidak ada yang bisa menjamin, kecuali kebijakan pemerintah itu, dilakukan dengan keputusan tepat.
Sabri melanjutkan Pemerintah Aceh harus bersikap tegas dalam menerapkan aturan PSBB tersebut. Pasalnya, ini merupakan solusi alternatif dalam mengantisipasi merebaknya virus Corona.
“Sebelum mengambil sikap, Pemerintah Aceh terlebih dahulu harus mempersiapkan segala kebutuhan bagi masyarakat. Pasalnya, konsekuensi pemberlakuan PSBB itu sangat dirasakan masyarakat ekonomi rendah,” terangnya. Menurut Sabri, kemampuan keuangan daerah Aceh mampu menanggulangi itu.
Sabri menambahkan, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tidak perlu khawatir dengan kritikan dari segelintir masyarakat.
Ini semata-mata untuk menyelamatkan rakyat Aceh dari wabah Corona. Selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh menurutnya sangatlah positif, langkah-langkah yang diambil sangat membantu pencegahan penularan Covid-19.
“Untuk kita, kita menunggu aksi nyata berikutnya dari Plt Gubernur Aceh dalam menyelamatkan nyawa masyarakat Aceh dari ancaman virus Corona,” pungkas Sabri. (m)
