Sudah Enam Bulan APBA 2025 Baru Terserap 31,8%, Puluhan SKPA Gagal Capai Target

Baitul Mal Aceh dari pagu Rp265,80 miliar baru terserap anggaran Rp25,41 miliar (9,56%)

Badan Kesbangpol Aceh dari pagu Rp52,01 miliar, realisasi serapan anggaran baru Rp8,20 miliar (15,76%)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dari pagu anggaran Rp80,85 miliar, realisasi baru Rp13,96 miliar (17,27%)

Dinas Pendidikan Dayah dari pagu anggaran Rp192,53 miliar, realisasi serapan anggaran baru Rp37,47 miliar (19,46%)

E-Katalog Masih Banyak yang Belum Klik

Dari total 1.041 paket e-katalog (Rp 1,3 triliun) milik SKPA, 557 paket (54%) sudah sampai tahap kontrak. Namun, 416 paket (40%) belum diklik, menandakan proses belanja belum dijalankan secara aktif oleh banyak instansi.

Situasi di kabupaten/kota bahkan lebih memprihatinkan. Dari 247 paket e-katalog: baru 27% teken kontrak dan sebanyak 61% belum diklik sama sekali

Rendahnya capaian semester I tahun ini memperlihatkan masalah sistemik dalam perencanaan dan eksekusi pengadaan serta keterlambatan proses pengadaan barang/jasa.

Kemudian lambannya penyusunan dokumen kegiatan di banyak SKPA, kurangnya pengawasan dan pengambilan keputusan cepat.

Jika tidak ada langkah drastis, keterlambatan ini berisiko memicu realisasi terburu-buru di akhir tahun, yang berdampak pada kualitas pekerjaan dan potensi gagal bayar.

Dengan rendahnya serapan APBA yang tidak mencapai target hingga Juni 2025, Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fad sudah saatnya memberikan sanksi administratif atau rotasi pejabat teknis bagi yang tidak menunjukkan progres.

Dengan waktu hanya enam bulan tersisa, seluruh SKPA dan pemerintah kabupaten/kota harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan realisasi APBA 2025.

Gagalnya percepatan akan berdampak langsung pada lambatnya pembangunan, terhambatnya pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.