Banda Aceh – Dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun (Raqan) Tentang Penyelenggaraan Haji Aceh, tim dari Pemerintah Aceh bersama tim dari Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berkunjung ke kediaman ahli waris sekaligus berziarah ke makam Habib Abdurrahman bin Alwi al-Habsyie atau lebih dikenal Habib Bugak Al Asyi, di Kabupaten Bireuen, Jum’at, 9 Oktober 2020.
Diantara yang melakukan ziarah Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Setda Aceh, Zahrul Fajri, Kepala Dinas Syariat Islam, EMK Alidar, Ketua Banleg DPRA, Azhar Abdurrahman dan anggota Banleg.
Zahrul Fajri mengatakan kunjungan itu dilakukan dalam rangka pengembangan rancangan qanun tentang Penyelenggaraan Haji Aceh.
Salah satu yang diatur dalam Raqan itu adalah persoalan pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya situs makam Habib Bugak Al-Asyi di Bireuen.
Selain itu kata Zahrul, dalam Raqan itu juga akan mengatur beberapa hal lain seperti kepastian hukum dan mekanisme rekrutmen petugas haji Aceh serta mekanisme pendistribusian dana waqaf Baitul Asyi.
“Dalam qanun itu nantinya juga akan mengatur bagaimana upaya pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya karantina haji nusantara yang terletak di Pulau Rubiah Sabang dan situs makam Habib Bugak di Bireuen,” kata Zahrul Fajri, Senin (12/10).
Ia menyebutkan saat ini rancangan qanun itu telah dibahas dengan Tim Legislasi DPR Aceh setelah sebelumnya dibahas dengan Komisi VI.
Selain itu, lanjut Zahrul, Pemerintah Aceh juga telah mengupayakan agar ada alokasi kuota haji khusus untuk Aceh. Upaya itu dilakukan karena ada keistimewaan untuk Aceh seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Terkait kuota khusus itu, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga telah melakukan pertemuan khusus dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta.
“Dubes Arab akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Raja Arab. Mudah-mudahan kuota khusus itu bisa segera diberikan buat kita,” harap Zahrul.
Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut dari raqan itu, Pemerintah juga terus berupaya untuk menyempurnakan dan melengkapi sarana Asrama Haji Embarkasi Aceh.
Untuk itu Plt Gubernur bersama tim dari Kanwil Kemenag Aceh dan kepala UPT Asrama Haji telah melakukan survei lokasi baru.
Zahrul mengatakan asrama haji yang selama ini difungsikan dianggap belum melengkapi sarana lengkap layaknya asrama haji. “Dibanding provinsi lain, asrama haji kita masih tertinggal dari sisi kelengkapan sarana,” ungkap dia.
Sampai saat ini, Asrama Haji Embarkasi Aceh belum mempunyai klinik kesehatan, dan belum tersedia taman edukasi manasik yang di dalamnya ada duplikat Ka’bah, Thawaf dan Sa’i, sebagai lokasi untuk edukasi para jamaah.
Asrama Haji Aceh juga belum memiliki duplikat pesawat sebagai media edukasi, padahal itu penting mengingat lamanya perjalanan di dalam pesawat.
“Asrama Haji Aceh juga belum mampu menampung dua kloter sekaligus,” sebut Zahrul. Hal itu berdampak apabila ada penerbangan yang delay, maka jamaah tidak bisa dikembalikan ke asrama haji karena kapasitas asrama yang terbatas dan jamaah tidak tertampung.
Karenanya, Pemerintah memandang Asrama Haji Embarkasi Aceh perlu pengembangan lanjutan. (IA)
